BeritaPapua Dianeksasi Karena Indonesia Cinta SDA

Papua Dianeksasi Karena Indonesia Cinta SDA

SORONG, SUARAPAPUA.com — Aktivis peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Sorong, provinsi Papua Barat, saat menggelar diskusi publik memperingati 58 tahun Papua dianeksasi ke Indonesia, menyatakan kehadiran Indonesia bukan karena mencintai masyarakat, melainkan lebih pada kekayaan alam.

Yosep Nauw, koordinator kegiatan diskusi, menyatakan, sejarah aneksasi Papua yang selalu diperingati setiap 1 Mei wajib diingat orang asli Papua sebagai awal mula kehancuran bagi pemilik negeri emas ini.

“Hari ini dengan tema diskusi kita ‘Generasi muda jangan melupakan sejarah’. Banyak yang belum tahu dan tidak mengerti tentang sejarah Papua bergabung dengan Indonesia, karena itu perlu untuk dipelajari. Sebab kalau tidak, sejarah itu akan hilang dengan sendirinya,” kata Yosep usai diskusi yang diadakan di sekretariat GMNI Sorong, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga:  MRP Sesalkan Pernyataan Ismail Asso dan Mendukung Proses Hukum

Leonardo Ijie yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, mengatakan, proses aneksasi terjadi karena ada keinginan besar untuk merebut segala sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Papua.

“Kekayaan alam di Papua memang berlipat ganda, jadi ini faktor penyebab utama kenapa Papua dipaksakan bergabung ke Indonesia,” ujarnya.

Ijie yang juga pengacara LBH Kaki Abu ini menambahkan, kompromi politik antara Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda kala itu mengorbankan masyarakat sipil di Papua. Tanggal 1 Mei 1963 menurutnya awal rangkaian panjang kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlanjut hingga kini, bahkan masih terjadi konflik bersenjata di kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

Baca Juga:  OAP di PBD Sangat Minoritas, MRP PBD Bakal Terbitkan Regulasi

“Pepera 1969 melanggar prinsip one man one vote sebagaimana diatur dalam Perjanjian New York 1962. Pepera 1969 menjadi akar permasalahan Papua yang diperingati setiap 1 Mei. Sejak saat itulah hak-hak orang Papua mulai hilang. Rakyat Papua merasakan tekanan politik, pelanggaran HAM, rasisme, dan pembungkaman ruang demokrasi. Peningkatan konflik terjadi seiring meningkatnya operasi militer di Papua. Itu bentuk pelanggaran bagi masyarakat sipil di Papua,” tuturnya.

Baca Juga:  Blok Wabu Diincar, Ini Pernyataan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah

Dari rentetan sejarah Papua masa lampau, Ijie mengajak generasi muda untuk terus berdiskusi serta mencari informasi dari berbagai sumber.

“Sejarah Papua ini sangat penting, anak muda Papua harus perbanyak pengetahuan dengan membaca, mencari infomasi di internet, bikin banyak diskusi seperti ini sangat baik dan harus terus dilakukan,” pungkasnya.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

0
“Yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Nduga. Seperti terjadi dalam pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRK). Proses pemilihannya berubah jadi konflik. Situasi kabupaten Nduga tidak kondusif karena terjadi perang keluarga bertepatan dengan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana saat perhitungan suara dari distrik Geselema, dari hasil pemungutan suara salah satu caleg dari PSI unggul dibandingkan caleg dari partai Golkar,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.