BeritaPapua Dianeksasi Karena Indonesia Cinta SDA

Papua Dianeksasi Karena Indonesia Cinta SDA

SORONG, SUARAPAPUA.com — Aktivis peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Sorong, provinsi Papua Barat, saat menggelar diskusi publik memperingati 58 tahun Papua dianeksasi ke Indonesia, menyatakan kehadiran Indonesia bukan karena mencintai masyarakat, melainkan lebih pada kekayaan alam.

Yosep Nauw, koordinator kegiatan diskusi, menyatakan, sejarah aneksasi Papua yang selalu diperingati setiap 1 Mei wajib diingat orang asli Papua sebagai awal mula kehancuran bagi pemilik negeri emas ini.

“Hari ini dengan tema diskusi kita ‘Generasi muda jangan melupakan sejarah’. Banyak yang belum tahu dan tidak mengerti tentang sejarah Papua bergabung dengan Indonesia, karena itu perlu untuk dipelajari. Sebab kalau tidak, sejarah itu akan hilang dengan sendirinya,” kata Yosep usai diskusi yang diadakan di sekretariat GMNI Sorong, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga:  Nomenklatur KKB Menjadi OPM, TNI Legitimasi Operasi Militer di Papua

Leonardo Ijie yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, mengatakan, proses aneksasi terjadi karena ada keinginan besar untuk merebut segala sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Papua.

“Kekayaan alam di Papua memang berlipat ganda, jadi ini faktor penyebab utama kenapa Papua dipaksakan bergabung ke Indonesia,” ujarnya.

Ijie yang juga pengacara LBH Kaki Abu ini menambahkan, kompromi politik antara Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda kala itu mengorbankan masyarakat sipil di Papua. Tanggal 1 Mei 1963 menurutnya awal rangkaian panjang kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlanjut hingga kini, bahkan masih terjadi konflik bersenjata di kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

Baca Juga:  Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU Sorong

“Pepera 1969 melanggar prinsip one man one vote sebagaimana diatur dalam Perjanjian New York 1962. Pepera 1969 menjadi akar permasalahan Papua yang diperingati setiap 1 Mei. Sejak saat itulah hak-hak orang Papua mulai hilang. Rakyat Papua merasakan tekanan politik, pelanggaran HAM, rasisme, dan pembungkaman ruang demokrasi. Peningkatan konflik terjadi seiring meningkatnya operasi militer di Papua. Itu bentuk pelanggaran bagi masyarakat sipil di Papua,” tuturnya.

Baca Juga:  PGGY Kebumikan Dua Jasad Pasca Ditembak Satgas ODC di Dekai

Dari rentetan sejarah Papua masa lampau, Ijie mengajak generasi muda untuk terus berdiskusi serta mencari informasi dari berbagai sumber.

“Sejarah Papua ini sangat penting, anak muda Papua harus perbanyak pengetahuan dengan membaca, mencari infomasi di internet, bikin banyak diskusi seperti ini sangat baik dan harus terus dilakukan,” pungkasnya.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.