BeritaWarga Sipil Meninggal, PAHAM Papua: Stop Bangun Pos Militer di Tambrauw!

Warga Sipil Meninggal, PAHAM Papua: Stop Bangun Pos Militer di Tambrauw!

SORONG, SUARAPAPUA.com — Yohanis Mambrasar, pengacara dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merubah kebijakan keamanan di kabupaten Tambrauw, provinsi Papua Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu membentuk tim untuk menyelidiki kematian Moses Yewen.

Menurutnya, kasus kematian Moses Yewen yang secara tiba-tiba menimbulkan pertanyaan semua pihak.

“Moses Yewen (45) merupakan korban penganiayaan oleh oknum Satuan Tugas (Satgas) Pamrahwan Yonif RK 762/VYS pada tanggal 9 April 2021 yang kemudian meninggal secara tiba-tiba tanggal 7 Mei 2021. Banyak pihak menduga, kematian Moses Yewen merupakan dampak dari penganiayaan yang pernah dialami sebelumya,” ujar Mambrasar, Jumat (14/5/2021) kemarin.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2024, Toko Miras di Kabupaten Jayapura Harus Ditutup

Untuk membuktikan, ia mendesak Komnas HAM RI segera membentuk tim dan turun ke Fef, ibukota kabupaten Tambrauw.

“Komnas HAM RI harus turun untuk selidiki kasus ini. Proses hukum pelaku penganiayaan terhadap Moses Yewen seadil-adilnya dan secara transparan, serta pecat pelaku,” tegasnya.

Koordinator Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai (FIMTCD) ini menegaskan kepada pemerintah pusat agar segera menghentikan pembangunan pos-pos militer di wilayah kabupaten Tambrauw.

Baca Juga:  Proteksi OAP, FOPERA Desak KPU RI Menerbitkan PKPU Khusus Pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua

“Segera hentikan pembangunan Kodim 1810, Koramil-koramil baru di seluruh Tambrauw. Tutup juga Satgas Pamrahwan Yonif RK 762/VYS dari Fef dan Miyah. Sejak tahun 2012-2021, kami mencatat sudah terdapat banyak kasus kekerasan militer terhadap warga sipil di kabupaten Tambrauw,” ujar Mambrasar.

Terpisah, Niko Yeblo, salah satu mahasiswa Tambrauw, mengatakan, sejak 2018 silam mahasiswa dan masyarakat adat telah berupaya mendesak pemerintah kabupaten Tambrauw untuk menolak kehadiran Kodim di wilayah Tambrauw.

Baca Juga:  Musdat Sukses, Sub Suku Imu Komitmen Bangkit dari Ketertinggalan

“Tambrauw ini daerah pemekaran baru yang sangat dibutuhkan itu guru, tenaga medis, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Bukan militer,” ujar Yeblo.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Fiji Mempertahankan Pendiriannya Dalam Masalah Israel-Palestina di ICJ

0
Fiji prihatin bahwa kasus saat ini menjadi preseden bagi konflik-konflik lain yang sedang berlangsung yang mungkin akan diajukan ke Mahkamah, sehingga merusak integritas Mahkamah, demikian pernyataan tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.