SORONG, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat telah melakukan aksi serentak pada Rabu 16 Juni 2021 dengan melakukan pemalangan sejumlah kantor Pemkab setempat.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh banyak anak asli kabupaten setempat tidak diakomodir dalam tes CPNS Formasi 2018 yang digelar pada 2019 lalu.
Hermanus Syufi, Koordinator Pencari Kerja (Pencaker) wilayah Sorong mengungkapkan, data yang dimiliki pihaknya menunjukkan hasil CPNS 2018 tidak menenui 80%-20% kuota. Dimana 80% harusnya untuk anak asli daerah dan 20% untuk pencaker non daerah.
Selain itu, tambahan kota juga hanya berpatokan pada angka tertinggi. Hal tersebut menurut dia Pemerintah Kabuapten Tambrauw propinsi Papua Barat tidak serius menekan angka pengangguran.
“Formasi tambahan yang diumumkan sebanyak 166 orang. Setelah kami cek lagi, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Tambrauw ternyata ada 226 orang. Itu terdiri dari 67 orang (Orang Asli Tambrauw), 38 orang (OAP Non OAT), 121 orang (non-Papua),” ungkapnya.
Dia menilai, pemkab Tambrauw telah melakukan pembohongan publik. Dimana dari SK Bupati, jelas-jelas yang diakomodir banyak adalah pencaker non Papua.
” Ini pembohongan publik. Tindakan ini sangat tidak terpuji apalagi di lakuakan oleh seorang bupati serta BKD Kabupaten Tambrauw,” tegas Syufi.
Berikut sejumlah foto pemalangan perkantoran dan aset pemkab Tambrauw, Papua Barat:
Data yang dihimpun suarapapua.com, selain pencaker melakukan aksi di gedung diklat Kota Sorong, masyarakat Kabupaten Tambrauw juga melakukan aksi serentak menolak kuota tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sejumlah aset pemerintah di lingkup pemda Tambrauw di palang, seperti Kantor DPRD, Mess Pemda di Tambrauw, kantor Distrik hingga Air bersih yang mengarah ke perkatoran pun di hentikan.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
