TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com — Musa Anjokwapi, salah satu tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten Tambrauw, provinsi Papua Barat, melepaskan pakaian dinas sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tak mengakomodir putra daerah terutama honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya sudah kerja 12 tahun, tetapi pemerintah tidak akomodir. Saat ini umur sudah diatas 35 tahun, umur kami dibatasi oleh aturan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya saat aksi protes di halaman kantor bupati Tambrauw, Fef, Senin (21/6/2021).
Musa mengingatkan pemerintah kabupaten Tambrauw agar harus memperhatikan tenaga honorer yang sudah mengabdi sejak Tambrauw dimekarkan sebagai satu daerah otonom.
“Saya robek dan lepaskan pakaian dinas. Saya kecewa sekali dengan kebijakan bupati Tambrauw yang mengabaikan kami orang asli Tambrauw, terutama kami yang sudah mengabdi di pemerintahan,” tuturnya.
Musa mengaku melepaskan pakaian dinas sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan visi misi kabupaten Tambrauw.
“Kami menolak tegas P3K. Kami honorer harus diangkat menjadi PNS, bukan harus kontrak lagi,” ujar Musa.
Musa juga tegaskan kepada pihak pemerintah agar seluruh tenaga honorer di kabupaten Tambrauw direkrut menjadi PNS.
Senada dengan itu, Lis Titit mengaku banyak ASN (aparatur sipil negara) yang selama ini tak menetap untuk menjalankan aktivitasnya di kabupaten Tambrauw.
“Kami honorer yang selalu aktif. Ini fakta. PNS bisa berlibur, kami honorer tidak, kami tetap bekerja. Pemerintah harus melihat kami honorer di kabupaten ini,” tandasnya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
