PasifikJika Keluar dari PIF, Mikronesia akan Kehilangan Akses ke Dana Ketahanan Pasifik

Jika Keluar dari PIF, Mikronesia akan Kehilangan Akses ke Dana Ketahanan Pasifik

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—Rakyat di kepulauan Palau kehilangan akses pembiayaan ke Kepulauan Pacific Resilience Facility (PRF). Hal itu terjadi jika Mikronesia meninggalkan Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Salah satu masalah yang akan dibahas oleh para pemimpin Pasifik dalam Forum Economic Ministers Meeting yang dijadwalkan minggu depan adalah peluncuran utama dukungan pendanaan untuk Oktober 2021.

Tujuan dari PRF adalah untuk memastikan bahwa negara-negara Pasifik tidak akan terbelit hutang, tetapi akan memiliki akses ke dana skala kecil dan besar untuk proyek-proyek bantuan kepada masyarakat, guna mempersiapkan dan merencanakan diri sebelum terjadi bencana.

Baca Juga:  FIFA Akan Mempromosikan Hubungan 'non-partisan, non-politik' Antara Fiji dan Indonesia

Proyek skala kecil di masyarakat dapat berupa penguatan di bidang pendidikan, jalan trans lokal, dan balai masyarakat. Hal itu dilakukan agar lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim. Namun keluarnya Mikronesia, termasuk Palau, bisa berarti kelima negara tersebut tidak dapat menjadi bagian dari PRF.

Hal itu diakui Denton Rarawa, Ekonom Senior dari Forum Kepulauan Pasifik kepada wartawan pekan lalu, sebagaimana dilaporkan islandtimes.org.

“Fasilitas itu sendiri, misalkan anggota negara-negara Mikronesia mundur, Fasilitas akan terus berlanjut. Ini dimaksudkan untuk membantu proyek-proyek masyarakat di wilayah tersebut dan akan terus berlanjut. Jadi jika negara-negara Mikronesia kembali, mereka akan mendapat manfaat dari itu. Tetapi jika mereka mundur, mereka tidak akan menjadi bagian dari fasilitas itu,” kata Rarawa.

Baca Juga:  Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

Fasilitas ini bertujuan untuk membatasi kerentanan Pasifik terhadap perubahan iklim dan untuk menghindari negara-negara tersebut dari utang yang lebih besar.

Rarawa mengatakan pihaknya bekerja untuk meminta dukungan dari mitra utama Forum di lokal dan non-tradisional. Tujuannya, katanya, adalah untuk mengumpulkan dana sekitar US$1,5 miliar untuk mendanai fasilitas tersebut.

Sebagaimana dibentuknya PRF adalah untuk memastikan bahwa negara-negara Pasifik tidak  dibebani oleh lebih banyak utang.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

PIF menyebutnya sebagai “solusi yang dimiliki Pasifik, yang dipimpin Pasifik.”

PRF akan menawarkan hiba kepada pemerintah untuk proyek-proyek tingkat masyarakat yang penting untuk pengurangan risiko bencana dan inisiatif skala kecil yang mulai dari dana sebesar US$50.000 hingga US$200.000.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.