JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengaku telah mengirim surat permohonan bantuan ke sejumlah negara dan Lembaga internasional. Surat itu berisi permohonan untuk kirim vaksin Covid-19 ke Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).
Dalam suratnya yang diterima suarapapua.com, Selama (20/7/2021) malam, Wenda menjelaskan, dia telah mengiri surat kepada tiga negara dan tiga Lembaga internasional terkait bantuan vaksin untuk dikrim ke Papua.
“Sebagai Presiden Sementara Pemerintahan Sementara West Papua, hari ini saya telah menulis surat kepada menteri luar negeri Inggris, Australia, Selandia Baru dan AS meminta bantuan kemanusiaan mendesak dalam bentuk pasokan vaksin langsung ke Papua Barat.”
“Saya juga telah menulis surat kepada Presiden Komisi Eropa, WHO, dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai situasi Covid-19 yang meningkat di tanah kami. Krisis baru ini merupakan ancaman eksistensial lebih lanjut bagi orang-orang saya,” ungkap Wenda dalam surelnya.
Wenda mengatakan, seperti yang telah pihaknya ingatkan, Indonesia telah menyebabkan krisis ganda bagi rakyat Papua Barat dengan melancarkan operasi militer di tengah pandemi.
Lanjut dia, Baru kemarin, warga dari Distrik Moskona Barat diserang oleh pasukan setelah menghadiri ibadah damai menentang ‘Otonomi Khusus’, melarikan diri ke hutan dan kota Bintuni. Perempuan dan anak-anak takut untuk kembali ke desa mereka jika militer dan polisi menangkap atau menyerang mereka.
“Lebih dari 50.000 telah mengungsi di Nduga, Puncak dan Intan Jaya selama dua setengah tahun terakhir. Rumah mereka telah dihancurkan, gereja mereka dibakar dan sekolah mereka diduduki oleh tentara. Mereka ditinggalkan di kamp-kamp pengungsian internal, di mana virus akan menyebar dengan cepat. Sudah di kota-kota, pasien ditolak atau dirawat di mobil di luar rumah sakit,” katanya.
Terkait dengan pandemi global yang sedang melanda dunia, secara khusu di Tanah Papua, Wenda mengatakan, negara-negara Barat dan WHO memiliki kewajiban moral yang mendesak untuk memberikan dosis vaksin langsung kepada pemerintah daerah Papua untuk didistribusikan. Seperti yang ditunjukkan oleh krisis kesehatan Asmat 2018, Jakarta tidak dapat dipercaya dengan kesehatan orang Papua Barat.
Selama hampir 60 tahun penjajahan, kita telah melihat kegagalan kronis untuk mengembangkan fasilitas kesehatan di Papua Barat, meninggalkan kita sekarat di atas kekayaan alam yang digali Indonesia. Jika Jakarta dibiarkan memegang kendali pengembangan vaksin, rakyat saya akan semakin menderita.
“Peristiwa ini adalah bagian dari genosida lanjutan terhadap rakyat saya. Hutan kami telah dirobohkan, gunung kami dipenggal, cara hidup kami dihancurkan. Indonesia membatasi perawatan kesehatan dan memaksakan pendidikan kolonial sambil membunuh siapa saja yang berbicara untuk penentuan nasib sendiri.”
“Meluncurkan operasi militer di tengah pandemi adalah kebijakan yang dirancang untuk lebih memusnahkan populasi kita. Kami membutuhkan bantuan internasional yang mendesak, langsung ke pemerintah lokal Papua, bukan melalui penjajah kolonial,” pungkasnya.
REDAKSI
