WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ketua Gerakan Pemuda Islim Indonesia (GPII) Wilayah La Pago mendesak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk segera melantik kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memulihkan perekonomian di Jayawijaya.
Hal tersebut dusampaikan Sony Lokobal, Ketua GPII dalam konferensi pers yang lakukan di salah satu tempat di Kota Wamena, Papua pada 30 Juli 2021 lalu.
“Saya amati ada kejanggalan dalam jalannya roda pemerintahan di Kabuapten Jayawijaya. Saya meminta bupati segera lantik kepala SKPD,” tegas Lokobal pada 30 Juli lalu.
Pelantikan itu segara dilakukan agar roda pemerintahan organisasi yang ada di dalam birokrasi itu berjalan dengan baik sesuai tupoksi.
“Situasi dampak krisis ekonomi ini akan lebih bersinergi dengan stekholder yang sedang berjalan. Jadi, jika tidak di lakukan pelantikan, maka semua persoalan ekonomi, pendidikan dan kesehatan maupun yang lainnya sehingga banyak Satker yang tidak berfungsi ini tidak akan berjalan baik,” katanya.
Lokobal juga meminta agar pemerintah kabupaten Jayawijaya melakukan evaluasi dalam hal pengelolaan keuangan.
“Pemerintah juga perlu memberikan penguatan dalam hal keuangan ke masyarakat, terutama para pengguna anggaran dana desa maupun dana dari sumber lain yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Lokobal mengaku mendapat keluhan dari pengelola keuangan di kampung-kampung. “Mereka mengelu karena ada yang bermain. Yang bermain ini bawahannya bapak bupati. Jadi saya minta ke depan harus ada control dan harus ada pembinaan pengeloaan keuangan,” harapnya.
Sementara itu, Agustinus Siep, Ketua Empowerment Jayawijaya memberikan tanggapan tentang lumpuhnya perputaran ekonomi di Jayawijaya.
Menurutnya, lumpuhnya perputaran ekonomi diakibatkan karena tidak ada perputaran uang di Wamena. Perputaran uang terhambat mengakibatkan lumpuhnya ekonomi.
Dia mengutarakan, sebagian SKPD dipimpin oleh Plt dan Plh yang kewenangannya terbatas. Bupati harus melantik para kepala SKPD yang definitive.
“Kalau ada kepala SKPD definitive, perputaran ekonomi bisa berjalan. Karena porgam kerja dan kewenangannya tidak terbatas. Semua bisa jalan. Solusinya ada di bupati,” katanya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
