Demi Mahasiswa, Asosiasi DPRD Meepago Desak Pemprov Papua Buka Akses Laut

0
706

NABIRE, SUARAPAPUA. com — Asosiasi Komisi A DPRD Se-Meepago mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Papua agar membuka akses laut demi kelancaran studi para mahasiswa-mahasiswi yang hingga saat ini masih ada di Nabire.

“Adik-adik mahasiswa ini kan ada 300 orang di Nabire. Itu menjadi tanggung jawab kami pemda Meepago dan pemprov Papua untuk memulangkan mereka ke kota Jayapura,” kata Ketua Komisi A DPRD Dogiyai, Agus Tebai disela-sela pembentukan Asosiasi DPRD Meepago di Nabire, Senin (23/8/2021).

Terkait aspirasi, Agus menyatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dengan dibentuknya asosiasi Komisi A DPRD Meepago.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

“Mereka (mahasiswa-mahasiswi) ini kan ada mau ikut KKN, terus ada yang sedang susun skripsi dan juga ada mahasiswa baru, jadi persoalan ini menjadi tanggung jawab kami,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Nabire, Marci Kegou menyatakan pemerintah provinsi (Pemprov) Papua melalui wakil rakyat wilayah Meepago pun harus bersuara menyampaikan aspirasi ini.

ads

“Di provinsi kan ada wakil rakyat dari wilayah Meepago jadi sebenarnya tidak terlalu ribet. Mereka (DPR) Papua harus berbicara untuk adik-adik mahasiswa Meepago,” ungkapnya.

Partisipasi DPR Papua dari wilayah Meepago sangat dibutuhkan, sehingga kata Kegou, “DPR Papua yang diangkat dari wilayah Meepago yang ada sekarang harus koordinasi melalui masing-masing partai politik demi kita punya adik-adik,” terangnya.

Baca Juga:  Pertamina Pastikan Stok Avtur Tersedia Selama Arus Balik Lebaran 2024

Fransiskus Yobe, Koordinator Lapangan (Korlap) Umum menyatakan pemprov Papua dan pemda Meepago harus mengambil kebijakan netral agar mahasiswa-mahasiswi bisa pulang ke Jayapura.

“Kami di sini sudah hampir dua bulan tidak kembali ke Jayapura, jadi pemda Meepago dan pemprov Papua harus sediakan akses laut bagi kami mahasiswa,” katanya.

Jika alasan pemda Meepago dan pemprov Papua hanya soal Covid-19, kata Fransiskus,” kami minta akses udara juga harus ditutup.”

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

Demianus Iyai, Koordinator Lapangan (Korlap) II membenarkan pernyataan Fransiskus Yobe. Menurutnya, jika alasan pemda Meepago dan pemprov Papua hanya berorientasi pada Covid-19, maka mahasiswa-mahasiswi Meepago minta akses udara pun ditutup.

“Masa lewat pesawat udara bisa, pengiriman logisktik juga bisa tapi kenapa kami mahasiswa tidak diizinkan ke Jayapura. Ada apa dibalik ini. Pasti ada kepentingan terselubung. Tapi kami tetap bersuara,” bebernya.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau

 

Artikel sebelumnyaDua Paslon Beberkan Sejumlah Temuan dalam PSU Pilkada Nabire di MK
Artikel berikutnyaMahasiswa Eksodus: Penahanan VY Langgar Konvenan Internasional