Tanah PapuaDomberaiHindari Penyisiran di Aifat, Diperkirakan 2.000 Orang Mengungsi

Hindari Penyisiran di Aifat, Diperkirakan 2.000 Orang Mengungsi

SORONG, SUARAPAPUA.com — Masyarakat dari empat distrik di kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat, yakni distrik Aifat Selatan, distrik Aifat Timur, distrik Aifat Timur Tengah, dan distrik Aifat Timur Jauh, dikabarkan telah mengungsi ke daerah yang dianggap aman karena ketakutan dengan penyisiran aparat keamanan.

Mengutip sumber media ini, sebagian besar penduduk dari empat distrik memilih mengamankan diri di hutan sejak Jumat (3/9/2021) lalu.

Orang tua bersama anak-anak meninggalkan rumah begitu tersiar kabar adanya operasi penyisiran oleh pasukan gabungan TNI dan Polri pasca penyerangan Posramil Kisor, distrik Aifat Selatan, Kamis (2/9/2021) dini hari, yang menewaskan empat orang prajurit TNI.

Tidak hanya dari delapan kampung di distrik Aifat Selatan. Masyarakat tiga distrik lain juga tidak memikirkan rumah, kebun dan ternak, mengungsi ke hutan. Hanya dengan barang apa adanya, menyelamatkan diri.

Salah satu warga distrik Aifat Selatan kepada suarapapua.com melalui telepon seluler dari Maybrat, Senin (6/9/2021), mengabarkan, perkampungan sepi tanpa penghuni.

“Aparat keamanan kejar pelaku penyerangan Posramil Kisor. Sedang penyisiran di dalam kampung, bikin masyarakat takut dan lari ke hutan. Kampung-kampung sudah kosong,” kata Eli, warga distrik Aifat Selatan.

“Banyak tentara dan polisi sudah kuasai kampung-kampung,” sambungnya.

Baca Juga:  Gustaf Kawer: Kasus Teror Bom Adalah Perkara Serius yang Dianggap Remeh Aparat Penegak Hukum

Aparat gabungan yang ditugaskan untuk mengejar para pelaku penyerangan Posramil Kisor, kata dia, menempati beberapa gedung sebagai posko dan tiap hari mendatangi rumah-rumah warga.

“Masyarakat dari delapan belas kampung di distrik Aifat Selatan semuanya sudah lari ke hutan karena panik dan takut,” kata Eli.

Eli mengaku belum bisa memastikan jumlah warga yang mengungsi ke hutan.

“Tidak bersama-sama di satu tempat. Semua terpencar. Kalau sesuai data penduduk distrik Aifat Selatan, ada sekitar 3.000 orang,” bebernya.

Selain orang tua, ia menyebut tidak sedikit anak dan perempuan sedang “bertahan” di tengah rimba.

Warga Aifat di salah satu kamp pengungsian. (Istimewa)

“Paling banyak kami temui anak-anak dan perempuan. Perkiraannya 2.000 orang karena ini dari empat distrik,” imbuh Eli.

Lindungi Warga Sipil

Sementara itu, Pastor Ishak Bame Pr, mengatakan, sesuai informasi lapangan, warga dari empat distrik telah mengungsi ke hutan sejak aparat gabungan diturunkan ke kabupaten Maybrat pasca insiden di kampung Kisor, distrik Aifat Selatan.

Dugaan sementara, kata Pastor Ishak, gelombang pengungsian terjadi karena menghindar diri dari penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan.

“Kami mohon dukungan doa dari semua pihak agar masyarakat sipil tidak menjadi korban dari TPNPB maupun TNI/Polri. Masyarakat sipil harus aman,” kata Pastor Bame.

Baca Juga:  Tolak Yonif 762, Warga Tambrauw Palang Pos Satgas 623 di Fef

Belum bisa dipastikan situasi pengungsi di tengah rimba soal makan dan minum, termasuk kesehatan mereka. Selama beberapa hari dalam ketidakpastian bisa berpotensi buruk bagi kesehatan dan keselamatan warga sipil sejak mengungsi pada pekan lalu.

“Kami juga menampung sebagian warga yang mengungsi dekat Paroki Santo Andreas di Ayata,” kata Pastor Ishak.

Yohanes Assem, ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Maybrat juga membenarkan adanya pengungsian dari lima distrik di kabupaten Maybrat.

“Benar, masyarakat sudah ke hutan. Tetapi kami belum ketahui jumlah dan keadaan mereka  seperti apa di tempat pengungsian. Masyarakat mengungsi karena takut dengan situasi. Jaraknya sangat jauh dan terpencar,” jelasnya.

Yohanes menegaskan, pihak TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak mengorbankan rakyat sipil di kabupaten Maybrat.

“Silahkan saja kalau TNI/Polri mau perang dengan TPNPB, tetapi jangan jadikan rakyat sipil korban,” ujarnya.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB OPM. (Screenshot SP)

Perundingan

Bertanggungjawab terhadap aksi penyerangan Posramil Kisor, Manajemen TPNPB OPM meminta kesediaan pemerintah Indonesia bernegosiasi melalui jalur internasional.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB OPM, menyatakan, pemerintah segera menarik pasukan militer dari kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat. Sebab, berdampak terhadap warga sipil Maybrat yang telah mengungsi ke hutan karena ketakutan.

Menurut Sebby, berdasarkan laporan dari pimpinan Kodap IV Sorong Raya, setelah aksi penyerangan Posramil Kisor pada hari Kamis pekan lalu, warga sipil dari beberapa kampung mengungsi ke hutan.

Baca Juga:  Ketua Umum FJPI Kecam Tindakan Anggota TNI AL Ancam Para Jurnalis di Kota Sorong

“Apabila Indonesia ingin perang ini berakhir, maka kami minta kepada pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk membuka diri menegosiasikan melalui jalur perundingan difasilitasi pihak internasional,” ujarnya melalui press release yang diterima suarapapua.com, Senin (6/9/2021).

Sebby menegaskan, solusi tersebut untuk mengakhiri konflik berkepanjangan terkait status politik Papua.

“Selama Indonesia masih menduduki Papua, perang yang dilakukan oleh TPNPB tidak akan berhenti di sini, tetapi akan terus berlanjut sampai Papua merdeka,” ujar Sebby.

Masyarakat Harus Kembali

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat meninjau Pos Persiapan Komando Rayon Militer Kisor, Sabtu (4/9/2021) lalu, meminta masyarakat distrik Aifat Selatan, kabupaten Maybrat, kembali ke kampungnya masing-masing dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Mandacan menyarankan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan situasi keamanan di Maybrat.

“Masyarakat tidak perlu panik atau mengungsi ke hutan, karena pemerintah bersama TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat,” kata Gubernur Papua Barat.

Jurnalis Suara Papua, Charles Maniani, turut berkontribusi dalam reportase ini

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.