PartnersAnggota Parlemen Bougainville Memenangkan Penghargaan Hak Asasi Manusia

Anggota Parlemen Bougainville Memenangkan Penghargaan Hak Asasi Manusia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Anggota parlemen Bougainville, Theonila Roka Matbob, telah memenangkan penghargaan hak asasi manusia karena mengambil alih pertambangan multi-nasional Rio Tinto.

Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyuarakan keprihatinan tentang kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung, yang disebabkan oleh Tambang Panguna yang telah lama ditutup.

Awal tahun ini dia memenangkan konsesi dari mantan pemilik mayoritas tambang, Rio Tinto, yang akan mendanai penilaian independen hak asasi manusia dan dampak lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan.

Baca Juga:  Human Rights Monitor Update Pengungsian Ribuan Warga Bibida Kabupaten Paniai

Dia adalah salah satu dari 156 penduduk Bougainville, yang diwakili oleh Pusat Hukum Hak Asasi Manusia Australia, yang tahun lalu mengajukan pengaduan hak asasi manusia terhadap perusahaan tersebut.

Roka Matbob mengatakan “kami telah hidup dengan dampak bencana Panguna selama bertahun-tahun dan situasinya semakin buruk. Komunitas kami hidup dikelilingi oleh gundukan besar limbah sisa tambang, yang terus meracuni sungai kami dengan tembaga.”

Baca Juga:  Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

Dia akan diberikan Penghargaan Hak Asasi Manusia Gwynne Skinner dalam upacara virtual akhir bulan ini.

 

 

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Tambrauw Bersama Masyarakat Terima Satgas 762 di Fef

0
“Ini merupakan buntut dari penyelesaian masalah di tahun 2021 yang tidak diselesaikan dengan baik. Pertama, mereka minta dua oknum pelaku yang dilaporkan di POM sudah sampai man. Kedua, ganti rugi dari tempat tinggal di bawah ini, status tanah apakah sudah hibah milik pemerintah atau masih milik masyarakat, makanya mereka palang,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.