PANIAI, SUARAPAPUA.com — Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Paniai melakukan pelayanan publik khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dipertanyakan dan dinilai sangat mengecewakan.
Kekecewaan ini diungkap oleh masyarakat saat Dinas Sosial kabupaten Paniai menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II dan III sekaligus kepada penerima manfaat terdampak pandemik Covid-19, pada Senin (18/10/2021) kemarin, di halaman kantor Dinsos Kab. Paniai, Madi.
Pasalnya dalam penyaluran dana bantuan tersebut terjadi pengurangan jumlah dana cukup besar dari penyaluran sebelumnya.
“Di tahap pertama lalu banyak yang tidak dapat. Alasannya harus ada NIK KTP dan NIK KK, dan itu harus terdaftar (terbaca) di Kemensos. Tapi sebenarnya mereka sudah urus. Hanya setelah cek nama, nama mereka tidak ada. Ini kenapa?, Kalau sekarang alasannya karena dinas Dukcapil, kenapa dinas Dukcapil tidak kerja,” kata Yoseph Zonggonau, salah satu tetua dari distrik Bibida, mewakili masyarakat Paniai lainnya, menanggapi ketika tidak terima mendengar keterangan pihak Dinsos bahwa terjadi pengurangan dibeberapa distrik.
Dia menyebut pengurangan dana yang terjadi di distriknya (Bibida) sebesar 50 juta. Sedangkan di tahap pertama sebesar 210 juta. Hal sama juga dialami beberapa distrik seperti distrik Wege Bino, Wege Muka dan distrik Dumadama, namun pengurangan besar dananya tidak sama.
“Ini kan tidak logis dan jadinya bikin bingung kami sekarang. Masa uang tambah kurang, sedangkan penerima manfaat yang urus KTP dan KK di Dukcapil setelah adanya bantuan ini banyak, aneh tidak,” tanyanya.
Dia dengan tegas meminta jika terjadi keributan pada saat pembagian dilakukan dari sebagian masyarakat yang tidak dapat, dinas Sosial dan Dukcapil harus bersama-sama bertanggungjawab.
“Kami tidak mau dengar alasan ini itu tuk saling menyalahkan. Karena kami tahu sesuai tupoksi terkait bantuan dan data, dua dinas ini punya tanggung jawab sama-sama. Pokoknya kalau ada masalah, harus dua dinas ini tanggung jawab sama-sama. Jangan terus bodohi kami masyarakat dengan alasan yang tidak masuk diakal dan kemudian dibuat masuk akal, stop,” tukasnya.
Terpisah, menanggapi pengurangan dana bantuan tersebut, ketua Koordinator Pendamping Sosial kabupaten Paniai, Allo Frengky Yeimo, menerangkan terjadi akibat adanya naik dan turunnya data yang tidak menentu.
“Terus terang kami sangat kecewa karena terkait bantuan ini, kami selalu dicurigai yang tidak-tidak padahal tidak seperti itu. Kami sebagai pengguna data, kami selalu lakukan sesuai data yang ada. Jadi, ini semua terjadi akibat dari adanya naik-turunnya data yang tidak menentu. Kenapa karena data setelah kami validasi, kami kembalikan ke Kemensos dan setelah disahkan sebagai penerima manfaat, sesuai itulah dana kami salurkan,” terangnya.
Persoalan sebenarnya, lebih lanjut diterangkan, karena segala jenis bantuan tergantung pada KTP dan KK, maka semua terletak pada dinas Dukcapil sesuai kinerjanya mengolah data.
“Intinya bahwa kami kerja tidak bisa diluar dari data dinas Dukcapil. Ini harus dipahami bersama baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Bahwa segala jenis bantuan diperbantukan itu besar volume dananya sesuai KTP dan KK di Dukcapil dan itu harus terbaca di Kemensos dan kementerian lainnya. Nah, sekarang Dukcapil sudah lakukan itu tidak,” bebernya.
Dia pun dengan tegas menuding, semua bisa terjadi demikian dikarenakan kinerja Dukcapil sudah sejak lama tidak berjalan baik dalam melakukan pelayanan publik khususnya pembuatan kartu KTP dan KK serta juga kartu lainnya.
“Alasan-alasan lama seperti server rusak, jaringan terganggu atau tidak baik dan segala macam alasan yang selalu dipakai itu buang sudah. Dan, untuk Pemda juga jangan malas tahu. Kalau ada masalah harus langsung benahi supaya jangan kita saling menyalahkan,” tutupnya.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
