JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) sejak berdiri pada 15 Oktober 2004 di Timika hingga hari ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin Papua di berbagai bidang, mulai dari aktivis HAM, politisi dan bidang lainnya.
Karena memang AMPTPI adalah wadah berorganisasi, dan belajar untuk mengkaderkan pemimpin-pemimpin Papua yang kritis untuk masa depan Papua.
Itulah petikan pernyataan yang disampaikan Ambrosius Mulait, Sekjen AMPTPI dalam pernyataanya pada perayaan ulang tahun ke 17 AMPTPI (15 Oktober 2004 – 15 Oktober 2021) pada 15 Oktober 2021 dari Jakarta.
Ambro sapaan akbrap Ambrosius Mulait mengatakan, dalam memasuki usia dewasa AMPTPI, kader-kadernya tetap konsisten menyuarakan suara-suara kaum tertindas, Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Selain itu AMPTPI juga sebagai wadah strategis terus melakukan kajian tentang persoalan Papua yang kemudian menjadikan bahan advokasi yang disampaikan kepada para pengambil kebijakan.
Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, pada Hut AMPTPI ke 17, pertama pihaknya medesak pemerintahan Jokowi untuk mengubah pendekatan dengan pendekatan humanis dan menarik semua pasukan non organik dari wilayah Sorong hingga Merauke [tanah Papua], karena angka kekerasan pada masa pemerintahan Jokowi meningkat.
“Jika dihitung pada periode 2019-2021, jumlah penangkapan yang terjadi di tanah Papua mencapai sekitar 2.000 orang tanpa prosedur hukum yang jelas. 500 orang mengalami luka-luka, yang diantaranya mahasiswa dan rakyat sipil, sedangkan sebanyak 90 orang ditembak mati diluar prosedur hukum. Hal ini menunjukkan cacatan buruk nilai demokrasi era Presiden Jokowi di tanah Papua,” tukas Ambro.
Kedua pihaknya tetap mendesak Presiden Jokowi agar menghentikan pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya hal ini pernah menjadi rekomendasi pada Kongres AMPTPI 2015, karena pembangunan Smelter tersebut merugikan orang Papua.
“Selain tenaga kerja tetapi juga soal pendapatan asli daerah. Kita tahu sejak lama kehadiran PT. Freeport telah dan terus mengeruk alam yang adalah hak orang Papua. Termasuk merusak lingkungan hidup orang Papua, maka kami mendesak menutup FT.Freeport dan kembalikan kepada rakyat Papua untuk kelolahnya sendiri.”
“Rakyat Papua tidak bisa ditipu lagi dengan iming-iming pemerintahaan Jokowi yang mana diventasi 51 % dijadikan bahan kampanye.”
“Ketiga kami mendesak pemerintahan Jokowi untuk selesaikan masalah Papua secara komprehensif. Segera gelar dialog dengan pimpinan pro Papua merdeka, sebab banyak rakyat sipil mengalami korban. Sampai saat ini masih ada operasi militer di Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara pembangunan saja, karena memori penderitan orang Papua terus bertambah.”
Sementara, dalam rangka Hut AMPTPI ke 17, Markus Haluk, salah satu senior AMPTPI dari Jayapura mengajak kader dan simpatisan AMPTPI agar buka mata, karena pertarungan [wim] belum selesai. Oleh sebab itu ajak dia agar kepalkan tangan untuk merebut kemenangan.
“Terlahir untuk menjadi tungku api Papua, bukan karena mereka berkata apa, bukan karena mereka suruh dan memintamu, bukan juga karena hendak dapat apa dan posisi mana dalam pusaran gusar. Saling siku sesama anak negeri tetapi engkau terlahir karena kesadaran akan jati diri dan masa depan bangsa Papua dan tanah leluhurku, leluhur kami, leluhur kita Papua,” tukas Haluk.
“Selamat ulang tahun ke 17 AMPTPI ku. Aku bangga lahir dari rahimmu. Satu tungku dalam satu honai. Engkau terlahir untuk menjadi tungku api kehidupan, tungku api kemenangan, tungku api bagi Papua. Teruslah bersinar!”
“Dan berbahagialah bagi engkau yang tetap ingat dan setia bersama memegang tungku api Papua, di tengah jalan memikul salib Papua menuju puncak kemenangan. Sekali lagi selamat Hut ke 17 untukmu, dari yang mengasihimu,“ pungas Markus Haluk.
Pewarta: Elisa Sekenyap
