)* Penulis adalah Politisi Senior dan tokoh Intelektual Papua
Semakin kuatnya isu politik Papua dikawasan Pasifik maka mendorong kebijakan politik luar negeri Indonesia dikawasan Pasifik harus ditempuh dengan tangan diatas untuk memperluas diplomasi politiknya (expasition diplomacy) keseluruh wilayah negara-negara Pasifik.
Indonesia merasa penting membangun hubungan yang semakin intens dengan negara-negara dikawasan Pasifk melalui kerjasama kemitraan dalam berbagai bidang. Termasuk didalamnya membangun image kesamaan ras melanesia bagi Papua , NTT dan Maluku, Maluku Utara pada umumnya.
Indonesia sendiri sudah siap untuk melangkah expansi diplomasi secara total kekawasan ini ( pasifik ) oleh sebab merasa selalu diganggu kebijakan politik luar negeri Indonesia tentang isu Papua dari negara-negara dikawasan Pasifik ini.
Kita tahu bahwa sekitar 18 Negara-negara yang tergabung dalam Pacsfic Island Forum ( PIF ) maupun sekitar 79 negara-negara Afrika, Caribia dan Pasific ( ACP ) pada tahun 2019 lalu telah mengeluarkan Komunike bersama yang mendesak kepada Pemerintah Indonesia supaya dibuka ruang untuk Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua. Kesepakatan tersebut sampai dengan saat ini terus disuarakan oleh perwakilan beberapa negara Pasifik melalui Sidang Umum PBB. Tahun 2021 ini disuarakan oleh Vanuatu san Papua Neugunia ( PNG ).
Pemerintah Indonesia merasa selalu terusik ketika setiap Sidang Umum PBB isu Papua selalu digaungkan oleh negara-negara dikawasan Pasifik ini. Pada akhirnya isu politik papua pun sudah sampai disinggung dari mulutnya Sekretaris Jenderal PBB sendiri. Situasi ini benar-benar mematahkan upaya diplomasi Indonesia dalam menepis isu-isu politik papua.
Oleh karena itu Indonesia harus mengubah strategi diplomasi politiknya dalam menangkal pergerakan isu politik papua dengan pendekatan expanstion diplomacy kekawasan Pasifik melalui pola kerjasama kemitraan dan kesamaan kultur, ras dan karakteristik kawasan. Tentu menawarkan program-program perioritas yang menyatukan kebutuhan mendesak negara-negara kawasan Pasifik.
Namun demikian soal persepsi polutik negara-negara Kawasan Pasifik terhadap isu HAM dan politik Papua sepertinya agak sulit dilupakan. Karena gejolak politik dan pelanggaran HAM di Papua sendiri masih membara. Apalagi operasi militer dimana sampai saat ini masih berlangsung. Faktor lain karena sesama ras dan kultur membuat mayoriras rakyat dikawasan Pasifik ini merasa terpanggil untuk terus bersuara mendesak Pemerintahan dinegaranya supaya diambil kebijakan diplomasi politik luar negrrinya berjuang untuk nasib hidup masa depan orang papua.
Oleh karena itu kemungkinan tipis capaian dan keberhasilan pola dipllmasi expansition yang akan ditempuh Pemerintah Indonesia dikawasan Pasifik ini. Diplomasi yang lebih ideal serta lebih elegan kalau peran diplomasi tersebut dimainkan secara paralel dimana konflik politik dan keamanan serta pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan melalui rekonsoliasi dan dialog yang bermartabat. Lalu kemudian dampak positif dari kondisi politik dan keamanan didalam negeri otomatis mempengaruhi respon positif upaya diplomasi politik dikawasan Pasifik. Jika tidak demikian maka upaya diplomasi kita akan sia-sia seperti membuang garam dilaut. (*)
