JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Semua pihak diajak duduk bersama dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua. Secara khusus di daerah Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Ajakan ini disampaikan Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Ciska Abugau saat diwawancarai suarapapua.com pada Jumat (12/11/2021) kemarin.
Dia menjelaskan, konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dimulai sejak Desember 2019 antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasinal Papua Barat (TPNPB). Hingga 2021 menurut hemat dia, tidak ada solusi yang dihasilkan dan konflik terus terjadi. Untuk itu dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi atas masalah tersebut.
“Kalau konflik bersenjata terjadi terus begini, tidak ada cara lain selain semua pihak duduk sama-sama dan bicara,” katanya.
Menurutnya, bupati dan DPRD Intan Jaya, Tokoh masyarakat, adat, perempuan, gereja, agama, mahasiswa dan intelektual harus bersatu untuk bicara dengan pemerintah provinsi, DPR Papua dan MRP.
“Mari kita semua duduk sama-sama baru bicara. Kami harus desak gubernur cabut surat rekomendasi untuk Blok Wabu. Kedua, saya minta gar jangan tambah pasukan. Biarkan masyarakat dengan pasukan organik saja,” ajak Abugau.
Dia bilang, sampai saat ini belum ada upaya penyatuan pemahaman bersama. Untuk itu upaya ini harus didorong supaya bisa ada solusi.
“Kita semua jadi satu untuk bicarakan barang ini. Sampai saat ini dari berbagai upaya yang sudah dilakukan ini belum ada hasil. Kalau tidak ayo, kita ketemu presiden dan DPR RI lalu bicarakan dengan mereka,” ajaknya berharap.
Dia juga meminta agar negara juga harus terbuka dan jujur sampaikan. Pakah penambahan pasukan non oragnik di Intan Jaya berkaitan dengan Blok B Wabu atau tidak.
“Negara juga harus jujur kalau pendropan pasukan dan kontak senjata itu karena blok wabu atau tidak. Harus sampaikan secara terbuka dan bicaralah dengan masyarakat Intan Jaya. Intan jaya itu hanya 4 suku. Kalau betul karena tambang, datang dan duduk lalu bicara. Ko mau apa dan kami mau apa. jangan bunuh-bunuh kami. Mau ambil kami punya hasil kekayaan baru kamu datang bunuh kami dulu, usir kami dulu itu logikanya bagaimana. Ini bukan tindakan negara lagi,” tegasnya.
Terkait dengan penembakan terhadap seorang mama dan dua orang anak di Intan Jaya pada 26 Oktober dan 9 November lalu, dia meminta agar TNI/Polri dan TPN-OPM harus akui kesalah secara gentle.
“Kami juga tahu perang. Dalam tradisi kami perempuan dan anak tidak boleh dipanah saat perang. Ini negara model apa yang datang bunuh-bunuh kami punya anak dan perempuan. Supaya tidak terjadi lagi, sekali lagi saya ajak semua pihak bersatu dan bicara.”
“Negara juga jangan usir kami dulu baru masuk ambil hasil kekayaan. Itu namanya pencuri. Kalau mau ambil kekayaan yang ada di intan jaya, mari duduk dan bicara sama-sama. Karena konflik ini tidak akan berkesudahan,” tambahnya.
Dia menambahkan, dirinya sangat menghargai kerja keras dari pemerintah daerah kabupaten Intan Jaya untuk mengupayakan akan konflik berakhir. Dalama hal ini, dia meminta agar pemerintah provinsi dan pusat harus dengar pemerintah daerah juga.
Sebab, kata dia, konflik yang terjadi di Intan Jaya bukan konflik sosial di masyarakat, tetapi karena perbedaan ideologi. Maka penanganan dan penyelesaiannya tidak bisa hanya seoarang bupati dan jajarannya saja.
“Bupati juga manusia. Bupati itu bagian dari negara, kalau ada laporan dari bupati, negara harus dengar. Dia yang tahu kondisi daerahnya. Jangan bikin gerakan sendiri,” pungkasnya.
Suara dari Parlemen
Terpisah, seperti dikutip media ini dari jubi.co.id, John NR Gobai, Ketua Kelompok Khusus atau Poksus DPR Papua,menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mesti segera bersikap terhadap situasi di Kabupaten Intan Jaya, yang kembali bergejolak dalam beberapa pekan terakhir.
Gobai mengatakan, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata menyebabkan warga Intan Jaya tidak dapat hidup tenang. Mereka selalu khawatir, sebab sewaktu-waktu dapat menjadi korban akibat konflik kedua pihak.
“Beberapa hari lalu, saya bersama tokoh masyarakat Intan Jaya bertemu Sekda Papua. Perwakilan masyarakat Intan Jaya menyampaikan aspirasi mereka. Saya harap ada langkah kongkrit dari Pemprov Papua dalam situasi Intan Jaya kini,” kata Gobai.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan, pihaknya berencana mengundang Majelis Rakyat Papua, pimpinan TNI dan Polri di Papua, serta para tokoh untuk membicarakan konflik dan kekerasan yang berpanjangan di Papua.
Rouw menyatakan harus ada pendekatan baru yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
“Dalam waktu dekat kami akan mengundang MRP, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan TNI-Polri dan pemerintah daerah,” ujar Rouw.
Ia menyatakan DPR Papua ingin memfasilitasi para pihak untuk merumuskan pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik Papua.
“Kami DPR Papua akan memfasilitasi itu, kami ketemu, bicara bagaimana lakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di atas Tanah Papua. Kami akan mendorong agar konflik itu tidak membuat dampak merugikan masyarakat di Tanah Papua,” ucapnya.
Rouw menilai konflik bersenjata yang terjadi di Papua telah menimbulkan berbagai dampak. Rouw mengimbau para pihak yang bertikai, baik TNI, Polri, maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak membuat konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat.
“Saya mengimbau masyarakat, TNI/Polri, dan juga TPNPB untuk tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, yang ujung-ujungnya membuat kerugian bagi masyarakat. Terutama ibu dan anak yang merasakan dampak dari konflik itu,” katanya.
Ketua DPR Papua itu juga berharap para pihak yang bertikai bisa duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian konflik yang terjadi hari ini.
“Saya berharap kita bisa duduk bersama, bicarakan bersama mana yang terbaik. Saya yakin semua orang di Papua punya keinginan yang baik,” ujar Rouw.
Pewarta: Arnold Belau
