Tanah PapuaDomberaiAnggota DPRPB Minta Pemerataan Guru di Kabupaten Sorong

Anggota DPRPB Minta Pemerataan Guru di Kabupaten Sorong

SORONG, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten Sorong bersama dinas pendidikan provinsi Papua Barat didesak untuk segera lihat masalah yang menimpa SMA Negeri 11 Tanah Klabra di distrik Buk.

Sekolah yang terletak di dusun Mlaham, desa Klabra, distrik Buk, kabupaten Sorong, itu mengalami beberapa persoalan krusial. Selain tak ada perumahan guru, tak tersedia listrik dan internet, guru-guru yang mengajar pun berstatus honorer.

Cartensz Malibela, anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus, mengatakan, pemerintah harus pastikan kondisi setiap sekolah termasuk soal fasilitas penunjang dan guru.

“SD dan SMP itu tanggung jawab kabupaten Sorong, sementara untuk SMA itu provinsi Papua Barat. Untuk guru di kabupate Sorong harus ada pemerataan. Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru dan ada sekolah yang gurunya banyak,” ujarnya saat ditemui suarapapua.com di gedung Keik Malamoi Kota Sorong, Senin (22/11/2021).

Baca Juga:  Pusaka Launching Buku Laporan Advokasi Gelek Malak Kalawilis Pasa

Malibela mengingatkan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Papua Barat untuk mencari solusi mengatasi masalah pendidikan di wilayah kabupaten Sorong, termasuk SMA Negeri 11 Tanah Klabra.

“Kabupaten Sorong sangat membutuhkan guru, sehingga pemerintah daerah segera komunikasi dengan pemerintah provinsi agar mencari solusi mengatasi persoalan. Contohnya, sambil menunggu kepastian tes CPNS dari pemerintah pusat, mungkin perlu adanya rekrutmen tenaga guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah dan tentu itu disesuaikan dengan keuangan daerah juga,” tuturnya.

Baca Juga:  Datangi MRP PBD, Cipayung: Cagub dan Cawagub Wajib OAP!

Soal minimnya fasilitas di SMA N 11 Tanah Klabra, Malibela akui belum tahu karena memang belum turun ke lapangan.

“Saya belum lihat langsung kondisi seperti apa di sana. Tetapi informasi yang baru disampaikan ini mungkin yang sedang terjadi. Masalah fasilitas, saya pikir Pemkab Sorong melalui OPD terkait harus segera respons juga,” ujar Malibela.

Sebelumnya, Theodora Kanden, kepala SMA N 11 Tanah Klabra, membenarkan permasalahan utama di sekolah tersebut yakni tak adanya perumahan guru, juga tak tersedianya listrik dan internet.

Baca Juga:  Masyarakat Adat di Provinsi PBD Harus Disejahterakan

“Betul tidak ada perumahan guru. Guru tinggal di ruang kelas yang tidak digunakan. Kami pasang sekat, dua sampai tiga orang bisa tinggal bersama. Terus, kami pakai genset di sekolah. Untuk komunikasi, jangankan internet, jaringan telepon saja paling tinggi dua papan saja, itupun hanya di tempat tertentu,” kata Theodora.

Enam guru yang mengajar di SMA Negeri 11 Tanah Klabra, menurutnya, berstatus honorer. Hanya satu guru yang berstatus PNS.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Seruan Damai Pemuda Katolik Paniai Pasca Situasi Bibida Mencekam

0
"Saudara-saudari kita ini harus segera kembali ke rumah. Cepat atasi situasi menuju perdamaian adalah dambaan kita semua saat ini. Damailah negeriku agar sesama umat Tuhan segera kembali ke asal dusun. Doa saya, Tuhan Allah memberkati kita semua," ucap Yunus Eki Gobai.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.