JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak pemimpin Melanesia dan Pasifik untuk berkomitmen menyudahi kolonialisasi sesuai resolusi PBB untuk tidak mengakui hasil referendum New Caledonia atau Kaledonia Baru ke-3 yang hendak diselenggarakan pada 12 Desember 2021 oleh Prancis.
MSG lalu menyarankan agar pelaksanaan referendum ke-3 yang terus dipaksakan oleh Prancis itu mesti ada partisipasi masyarakat adat Kaledonia Baru atau rakyat Kanak.
“Kami mendesak para pemimpin kami & mereka yang berkomitmen untuk mendukung pemberantasan kolonialisme, sesuai dengan resolusi PBB untuk tidak mengakui hasil Referendum NC [New Caledonia] ke-3 pada 12 Desember [2021] jika Prancis mengejarnya tanpa partisipasi masyarakat adat,” tegas MSG melalui pernyataan resminya, Kamis (9/12/2021).
Sebelumnya, MSG melalui Pj Direkturnya, George Hoa’un menyatakan bahwa pihaknya akan melobi dukungan pemimpin MSG dan komunitas internasiona atas nama Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) Kaledonia Baru sehubungan dengan permintaan mereka untuk penundaan referendu ketiga dan termasuk yang terakhir bagi rakyat Kanaky.
We are urging our Leaders & those who commit to support the eradication of colonialism, consistent with UN resolution, not to recognise the outcome of the 3rd NC Referendum on 12 December if France pursues it without the participation of the indigenous people.
— MSG Secretariat (@MsgSecretariat) December 8, 2021
“Setelah pertemuan zoom [virtual], kami akan melobi dukungan Pemimpin MSG dan komunitas internasional atas nama Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) Kaledonia Baru, sehubungan dengan permintaan mereka untuk penundaan dalam referendum ketiga [desember 2021] dan terakhir.”
Sebelumya, pada 8 Desember 2021, pemimpin organisasi koalisi masyarakat sipil NGO gereja di Pasifik mendesak kepada pemerintah Prancis untuk menunda pelaksanaan referendum bagi New Caledonia yang hendak dilaksanakan pada 12 Desember 2021.
Organisasi masyarakat sipil dan gereja di Pasifik yang mendesak adalah Pacific Network on Globalisation, Melanesian Indigenous Land Defence Alliance, Pacific Conference of Churches, Fiji Council of Social Service, Youngsolwara Pacific, Pacific Movement Aotearoa Pacifika, Development Alternative with Women fo a New Era.
Baru-baru ini kepada media Prancis di Pasir, Menteri Wilayah Luar Negeri, Sebastian Lecornu mengatakan bahwa, referendum penentuan nasib sendiri akan dilakukan pada waktu dekat.
Wilayah New Caledonia yang menjadi wilayah kekuasan Prancis ini saat ini sebenarnya sedang menghadapi pendemi Covid-19 yang luar biasa. Bulan lalu angka pengindap Covid menjadi 10.000 lebih dari 200 orang yang telah meninggal. Mereka adalah warga masyarakat Kanak dan juga komunitas lainnya yang berdomisili di Kaledonia.
Dengan demikian, banyak organisasi masyarakat di Kaledonia yang meminta dan mendesak agar rencana pelaksanaan referendum untuk ditunda hingga 2022.
Pernyataan Pemerintah Prancis untuk melakukan referendum pada 12 Desember 2021 telah mengabaikan dampak krisis kesehatan yang akan mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat adat Kanak dalam referendum.
Pewarta: Elisa Sekenyap
