PartnersULMWP Kembali Mengajukan Keanggotaan Penuh di MSG

ULMWP Kembali Mengajukan Keanggotaan Penuh di MSG

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement of West Papua kembali mengajukan menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group.

Tahun lalu, Benny Wenda, pemimpin ULMWP mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara pemerintahan sementara di pengasingan, sebagai upaya mendorong referendum kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Sebelumny, ULMWP mengajukan status keanggotaan penuh pada kelompok sub-regional yang anggota penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan FLNKS Kanaks Kaledonia Baru.

Perwakilan resminya West Papua di Vanuatu, Frederick Waromi, mengatakan dirinya harus mengajukan kembali aplikasi ULMWP, setelah file sebelumnya hilang.

Berkas tersebut hilang saat Yamena Yauvoli dari Fiji menjabat sebagai direktur jenderal sekretariat MSG.

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman akan menjadi ketua MSG dan telah disarankan agar ini adalah waktu yang tepat untuk mengakui ULMWP sebagai anggota penuh.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

Dukungan berturut-turut yang kuat dari pemerintah Vanuatu telah memberikan aspirasi penentuan nasib sendiri West Papua. Hal itu disebutkan dalam pidato Presiden Sementara Pemerintah Sementara ULMWP, Benny Wenda, pada Hari kemerdekaan Papua Barat, 1 Desember.

Wenda mengatakan bahwa dengan bantuan Vanuatu, gerakan tersebut telah membuat kemajuan luar biasa sejak dimulai pada tahun 2014 dalam pertemuan puncak penyatuan bersejarah dari semua kelompok politik utama Papua Barat yang diselenggarakan di Port Vila.

Setahun setelah KTT, ULMWP diberikan status oleh MSG sebagai pengamat. Hal itu merupakan sebuah terobosan pengakuan di wilayah ini untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Baca Juga:  Ratu Viliame Seruvakula Perjuangkan Keinginan Masyarakat Adat Fiji

Pada tahun 2019, 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 81 negara di Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik mengakui perjuangan Papua Barat dan menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar diizinkan masuk ke Papua Barat.

“Kami terus mendukung Vanuatu dan negara-negara Pasifik lainnya untuk mendapatkan resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB,” kata Wenda saat pidato resmi Hari kemerdekaan Papua Barat tahun 2021 pekan lalu.

Ia mengatakan, sudah saatnya bangsa Indonesia mengakui perjuangan dan haknya untuk membentuk negara merdeka, seperti mereka dari penjajahan Belanda beberapa tahun lalu.

Wenda mengatakan dia menjamin orang Indonesia yang saat ini tinggal di Papua Barat bahwa itu adalah rumah mereka juga.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

“Saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengakui seruan kami untuk mengakhiri semua ini secara damai. Kami tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Itulah sebabnya kami sekarang bersatu untuk membentuk pemerintahan sementara.”

“Anda tidak perlu khawatir tentang Papua Barat yang merdeka. Kami akan menjadi tetangga yang damai dalam waktu yang lama.”

“Kami meminta secara damai, bukan dengan peluru, bukan dengan bom atau pertumpahan darah tetapi melalui mekanisme internasional yang damai,” kata Wenda.

Indonesia, yang merupakan anggota asosiasi MSG, menentang klaim ULMWP untuk mewakili orang Papua Barat, dan telah mengesampingkan keinginan referendum.

 

Sumber: Daily Post Vanuatu

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.