WAMENA, SUARAPAPUA.com — Menggenapi kerinduan masyarakat distrik Maima, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua, segera punya satu sekolah menengah pertama (SMP) di distrik Maima, dibuktikan dengan melepas tanah adat ke pemerintah daerah untuk dipakai sebagai lokasi pembangunan gedung SMP.
Irman Mulait, kepala distrik Maima, memastikan hal itu setelah diadakan penyatuan bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di distrik Maima termasuk pemiliki hak ulayat tanah adat dalam sebuah pertemuan awal bulan ini.
“Saya telah berkoordinasi dengan pemilik ulayat dan sudah disepakati akan melepaskan tanah adat untuk bangun SMP di wilayah administrasi distrik Maima,” kata Mulait kepada suarapapua.com, awal pekan ini.
Aspirasi mengenai perlunya satu SMP di distrik Maima disampaikakan masyarakat setempat di hadapan Jhon Richard Banua, bupati kabupaten Jayawijaya, saat tatap muka di kantor distrik Maima, belum lama ini.
“Pada saat bapak bupati Jayawijaya berkunjung dan tatap muka dengan masyarakat distrik Maima di kampung Menagaima, masyarakat sudah sampaikan aspirasi itu. Salah satunya adalah pembangunan SMP. Tiga hari setelah kunjungan bapak bupati, saya langsung undang seluruh elemen masyarakat untuk bicara dan menyatukan persepsi terkait pembangunan SMP,” jelasnya.
Dasar bagi masyarakat Maima mengaspirasikan perlunya ada SMP, kata Mulait, karena anak-anak sekolah asal distrik Maima termasuk distrik Popugoba sering terkendala dengan kendaraan, juga persoalan keamanan saat berangkat ke sekolah maupun sebaliknya.
Selain itu, fasilitas yang ada sangat minim. Hal ini mengakibatkan setiap pagi anak-anak Maima kerap terlambat tiba di sekolah.
“Waktu kunjungan bapak bupati, saya bersama masyarakat minta ada SMP. Anak-anak atau adik-adik kami mau menyeberang sungai Balim, sebelah jembatan kuning di kampung Hulekaima sudah putus. Kalau lewat jembatan permanen di Hepuba, kadang tidak nyaman karena diperhadapkan dengan orang mabuk di jalan, terus jarak dari Maima ke SMP Advent Sogokmo distrik Asotipo dan SMP negeri tiga di Megapura distrik Asolokobal juga cukup jauh. Apalagi anak-anak dari distrik Popugoba jaraknya lebih jauh lagi,” tutur Irman.
Karena itu, di hadapan bupati Jayawijaya, masyarakat secara spontan minta bangun SMP di distrik Maima.
“Aspirasi itu direpons positif oleh bapak bupati. Cuma bapak bupati sarankan kepada kita untuk bicarakan bersama masyarakat soal tempat dan seterusnya supaya ada pelepasan tanah adat. Makanya, saya mengundang semua elemen masyarakat untuk bersama-sama bicarakan. Pada saat pertemuan, banyak perdebatan, tetapi intinya sudah tentukan tempat. Berapa luas yang akan dilepas, memang belum dibicarakan. Tetapi yang jelas lokasi yang sudah disepakati itu di sekitar kampung Kepi,” jelasnya.
Irman akui, pembongkaran jalan dan pembangunan sekolah bukan merupakan aspirasi kebetulan. Itu sudah program utama setelah dilantik sebagai kepala distrik Maima pada 18 Maret 2021.
“Aspirasi ini dari dulu sudah menjadi harapan dan kerinduan masyarakat Maima,” imbuh Irman Mulait.
Sebelumnya, bupati Jayawijaya saat kunjungan kerja ke distrik Maima mengakui sejumlah persoalan di bidang pendidikan termasuk kebutuhan penambahan SMP, juga masih kurang tenaga guru dan kesehatan.
“Saya melihat pada saat kunjungi distrik-distrik dan kampung, meamng ada sekolah, ada murid, tetapi tidak ada guru. Ada guru ASN di daftar guru, tetapi tidak pernah betah di tempat,” kata Jhon Banua.
Untuk itu, bupati berjanji akan membuka penerimaan pegawai honor guru dengan fokus pada putra asli yang selanjutkan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada untuk mengajar adik-adiknya sendiri.
“Itu yang kita rencanakan. Dan yang ini diluar dari kita punya guru lima puluh dari program Indonesia Cerdas,” imbuh bupati Jayawijaya.
Dalam perekrutan guru honorer khusus putra-putri asli Jayawijaya, kata Banua, rencananya 200 orang dan pendaftarannya mulai dibuka bulan ini.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
