BeritaTuntutan Mahasiswa Maybrat Saat Sidang APDB 2022 di Sebuah Hotel

Tuntutan Mahasiswa Maybrat Saat Sidang APDB 2022 di Sebuah Hotel

SORONG, SUARAPAPUA.com — Puluhan mahasiswa asal kabupaten Maybrat di kota studi Sorong mendesak pemerintah kabupaten Maybrat yang sedang menghadiri sidang pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022 agar prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pendidikan dan kesehatan pada tahun depan.

Daud Kareth, koordinator aksi damai di depan Hotel Belagri kota Sorong, mengatakan, selama ini pembangunan di kabupaten Maybrat tidak merata.

“Tuntutan kami, pembangunan daerah pada tahun 2022 harus merata di semua wilayah Maybrat,” ujar Daud Kareth kepada suarapapua.com, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga:  Demo KPU, Massa Aksi Tuntut Keterwakilan Tambrauw di DPR PBD

Mengingat fakta di lapangan, pemerintah kabupaten Maybrat diminta segera perhatikan ruas jalan di beberapa titik yang memang menjadi kendala utama bagi masyarakat di kabupaten Maybrat.

“Dinas pekerjaan umum harus tingkatkan ruas jalan Seregor-Rawas distrik Ayamaru, ruas jalan Adoh Temsos, jalan Emon Bori distrik Aifat, dan ruas jalan Kocuas distrik Aifat,” bebernya.

Selain perbaikan badan jalan, ia juga mendesak Pemkab Maybrat untuk alokasikan dana pendidikan buat seluruh mahasiswa asal kabupaten Maybrat di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  KKB Minta Komisi Tinggi HAM Investigasi Kasus Penyiksaan OAP

“Pemerintah segera bangun asrama mahasiswa di Sorong, terus selesaikan pembangunan asrama di Manokwari. Harus alokasi dana untuk bangun SD YPPK Santa Maria Magdalena di distrik Mare, dan salurkan bantuan studi kepada semua mahasiswa Maybrat tanpa terkecuali,” tegas Kareth.

Manfred Kosamah juga menyarankan pemerintah daerah tak lupa dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten Maybrat.

“Kami minta Pemkab Maybarat segera bangun Pustu (Puskesmas Pembatu) di setiap kampung supaya masyarakat tidak susah untuk berobat. Perlengkapan dan kebutuhan tenaga medis di rumah sakit Pratama juga segera dipenuhi supaya secepatnya diaktifkan,” ujar Manfred Komasah, koordinator mimbar aksi.

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Pertamina Monitor Kesiapan Layanan Avtur di Terminal Sentani

Sementara itu, Ferdinand Solossa, ketua DPRD kabupaten Maybrat saat menemui massa aksi mengatakan, pihaknya akan memperjuangan aspirasi tersebut.

“Terima kasih sudah menyuarakan hak masyarakat Maybrat. Aspirasi ini akan kami bahas dalam sidang APDB 2022 bersama bupati dan semua OPD,” kata Solossa.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.