YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Himpunan Alumni se-Jawa, Bali dan Sumatera (HA-JABASU) di Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, meminta Pemerintah Pusat (Jakarta) tidak paksakan pemekaran Provinsi baru di Tanah Papua.
“Tahun kemarin bulan April kami sudah nyatakan sikap tegas kepada pemerintah. Bahwa tidak ada pemekaran entah itu provinsi dan kabupaten. Tapi Jakarta sampai hari ini terus dorong keinginan nya untuk pemekaran. Maka kami tegaskan lagi untuk stop paksaan kemauan, yang sebenarnya orang Papua tidak mau,” kata Elius Pase Ketua HA-JABASU, Jumat (28/1/2022) di Jurnal cafe Dekai.
Pernyataan Elius Pase ini disampaikan untuk menanggapi wacana pemerintah Pusat yang sedang berupaya untuk mekarkan empat provinsi baru di Tanah Papua. Yang terdiri dari satu provinsi di Papua Barat dan tiga provinsi di Papua.
Dia menjelaskan, sebagai alumni mahasiswa sudah mengkaji dampak dari pemekaran. Contohnya selama dua provinsi Papua dan Papua Barat, dalam masa otonomi khusus saja orang Papua mulai habis, kebijakan Jakarta pegang kendali, Papua hanya nonton saja.
“Kita lihat dari sisi SDM, orang Papua berjumlah 3 juta sekian, kalau menjadi empat pemekaran, tentu penduduk 3 juta itu akan di bagi. Sementara data statistik tertulis jumlah orang Papua 3 juta ini kan semua termasuk orang non Papua. Kita belum pastikan orang asli Papua. Orang nya semakin habis tapi pemekaran untuk siapa,” kata Elius.
Ketua HA-JABASU menambahkan, melihat situasi hari ini, Jakarta terus lakukan kemauan untuk pemekaran maka sebaiknya harus dengar suara orang Papua.
“Saya lihat sampai saat ini DPR RI ada bahas jadi kalau bagus harus mengkaji ulang. Dari sisi luas wilayah, SDM, keuntungan dan kerugian dari pemekaran itu,” Ucapnya.
Niko Suhuniap sala satu alumni HA-JABASU di tempat yang sama, kesal terhadap pemerintah pusat. Karena menurutnya tidak pernah dengar kemauan orang Papua.
“Kalau mau lihat peristiwa sebelumnya, saat Otsus lahir. Sama dengan sekarang sebelum Otsus dilanjutkan. Kemauan Jakarta ini bukan niat baik, justru akan. Melahirkan masalah yang besar,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bicara untuk pemekaran sebaiknya mendengar kemauan masyarakat akar rumput.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
