Membeli Kekuasaan

0
1053

Oleh: Wensi Fatubun)*
)* Penulis adalah pemerhati social di Papua

Kalau dulu sang filsuf Prancis yang menjadi perintis filsafat abad modern, Rene Descartes pernah menulis: cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Artinya, adanya “aku” (manusia) menjadi syarat mutlak bagi aku untuk berpikir. Menjadi jelas bahwa aku (manusia) menjadi aku (manusia) karena berpikir. Berpikir (rasio) lalu menjadi faktor penting dan utama bagi manusia. Menurut para filsuf aliran rasionalisme, berpikir (rasio) menjadi penanda identitas sekaligus bukti keunggulan manusia atas makluk lain.

Sekarang, oleh pemikir sekaligus pengkritik modernisme Jean Boudrillard memplesetkan ungkapan Descates di atas itu menjadi: aka membeli maka aka ada. Lewat pernyataan ini, Bauldrillard mengemukakan bahwa dewasa ini masyarakat membeli barang bukan karena kebutuhan sebenarnya. Membeli sesuatu bukan hanya urusan butuh, lalu mempertimbangkan secara rasional ukuran-ukuran ekonomi menyangkut harga dan nilai bäräng itu, gunanya, dan sebagainya. Kini suatu barang dibeli karena dengan barang tersebut seorang dapat menunjukkan eksistensi dirinya di tengah masyarakat.

Singkatnya, aktivitas membeli yang dikaitkan dengan kecenderungan untuk membagun citra diri seorang manusia menggantikan posisi rasio. Membeli sesuatu, yang menjadi kecenderungan masyarakat kini, menjadi sesuatu yang begitu penting dan utama, karena sesuatu yang dibeli dan dikonsumsi tidak lagi sekedar memberikan nilai guna dan nilai tukar tetapi dan terutama memberikan nilai tanda atau status simbol seseorang, kehormatan, prestise, dan status sosial atau identitas seseorang. Barang atau produk kini berfungsi sebagai penegas identitas manusia. Citra, yang dibangun melalui produk yang dibeli dan dimiliki, menjadi lebih penting dari pada manusia itu sendiri. Siapakah diriku bukan lagi ditentukan pada kemampuan berpikir tetapi ditentukan oleh apa yang dimiliki (to have). Sehingga untuk manusia kini, pertanyaan atau lebih tepatnya persoalan lalu bukan lagi to be or not to be, terapi lebih pada apa yang pernah diungkapkan oleh ahli psikologi sosial asal Jerman Erich Fromm, to be or to have. Modus memiliki, to have, rupanya lebih menarik dan sekaligus penting bagi sebagian orang jika dibandingkan dengan modus menjadi, to be.

Kisah tentang kecenderungan manusia membangun citra diri sebagaimana dituturkan oleh Jean Bauldrillard lebih banyak berkenan dengan semangat konsumerisme manusia, dan itu dilihat dalam perspektif dunia bisnis yang sengaja dirancang oleh kaum kapitalis dunia. Pertanyaan yang mendesak dijawab kini adalah apakah kegandgrungan akan citra ini hanya milik kaum konsumeris, orang-orang yang gemar, atau hanya mengkritik anak-anak ABG karena hati dan pikiran mereka mudah dimanipulasi karena begitu sering diterpa oleh tayangan iklan layar televisi? Apakah yang semacam ini tanya berlaku dalam dun bisnis dan ekonomi? Ternyata tidak. Hal menjaga dan membangun citra dapat terjadi pada siapa saja dan dalam lingkup apa såja termasuk juga di kalangan para politisi dan elit birokrat pemerintahan.

ads
Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Dalam konteks berdemokrasi dan berpemerintahan di tanah Papua, hal di atas berlaku. Orang sibuk membeli kekuasaan melalui pencitraan. Kita dapat melihat spanduk-spanduk atau poster-poster dari para elite birokrat atau politisi, dan kita bisa dengar atau baca komentar-komentar pemerintah atau politisi dan elit kaum beragama di beberapa media massa. Misalnya narasi dukungan terhadap pemekaran provinsi Papua yang mereka ciptakan. Mereka jelas sedang membangun citra diri. Citra tentang diri yang diklaim merepresentasi orang asli Papua dan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Propinsi Papua. Mereka memberi kesan merepresentasi Papua dalam pelbagai pernyataan. Citra diri menjadi sangat penting karena terkait erat dengan massa pendukung dan kekuasaan. Bagi seorang politisi, elit biriokrat dan elit kaum beragama, kekuasaan adalah sesuatu yang harus dirahi dan patut untuk dimiliki. Pertanyaan bagaimana caranya memiliki kekuasaan sebagai modus to have lebih penting dari pada pertanyaan bagaimana caranya kekuasaan dijalankan dan dikelola sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang, khususnya orang Papua, modus to be. Hal ini hendak mengatakan bahwa persoalan tentang citra menjadi lebih penting dari pada realistas Papua.

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Citra adalah realitas semua. Karena itu, tidaklah mengherankan, dalam sepak terjang politisi, elit birokrat, elit kaum beragama dan aktivis partai politik, demi menjaga citra, apa yang sesungguhnya merupakan realitas Papua justru disembunyikan dan dimanipulasi. Hal-hal yang menyangkut program pemerintah pusat, partai politik, anggota partai politik serta kinerja mereka, apa lagi yang dianggap buruk, tidak akan diungkap atau bahkan dengan sengaja disembunyikan. Itu dianggap seolah-olah tidak terjadi. Sebaliknya juga, apa yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak melibatkan peran partai politik dan pribadi kandidat, apalagi menyangkut hal-hal besar dan positif, dibuat seolah-olah terjadi dan dianggap pula sebagai bagian dari peran dan jasa mereka. Karena itu pula, dalam kaitan dengan soal citra itu tadi, kita juga sering jumpai sikap dan tutur kata dari para kandidat dan tim sukses yang selalu berbohong, tidak jujur, penuh dengan manipulasi dan tanpa malu sedikitpun atas kebohongan itu. Demi sebuah citra, memang kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan: kejujuran, kebenaran, bahkan termasuk hak dan kepentingan orang asli Papua.

Baca Juga:  Freeport dan Fakta Kejahatan Kemanusiaan Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 3)

Inilah yang oleh ahli politik dan ideologi asal Italia, Antonio Gramsci dikatakan sebagai hegemoni. Hegemoni dilakukan dengan menguasai secara canggih dunia lambang, dunia mitologi dan dunia ritual massa rakyat dengan memberikan simbol-simbol yang memukau massa rakyat di tanah Papua sehingga problem sosial, persoalan hak asasi manusia, perjuangan penentuan nasib sendiri dan pelbagai bentuk kebijakan yang menindas dipindahkan ke ritual simbol-simbol yang menjadi kegemaran massa rakyat, seperti sepak bola, ritualisasi budaya dengan menampilkan citra diri kandidat sebagai representasi Papua, idealisasi tokoh di kawasan budaya kita atau bentuk-bentuk lain. Dikotomi gunung – pantai terus dihidupan sebagai narasi untuk memperkuat solidaritas primordial.

Oleh karena itu, realitas di atas itu mengajak untuk bukan semata-mata melihat upaya mengkritisi realitas Papua sebagai pekerjaan segelintir intelektual yang terlepas dari masyarakat bawah dan menurunkan gagasan mereka kepada rakyat banyak. Kerja kolektif dari mengubah pola-pola membeli kekuasaan yang punya kekuatan menindas kepada sebuah kerja-kerja revolusi bersama untuk pembebasan Papua yang berkeadilan dan bermartabat. (*)

Artikel sebelumnyaKisah Bajak Laut Papua Sampai di Jawa
Artikel berikutnyaPBB Surati RI Minta Klarifikasi Dugaan Penghilangan Paksa di Papua