PANIAI, SUARAPAPUA.com — Mikael Kudiai, koordinator aksi Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua tolak pemekaran DOB provinsi Papua dan Papua Barat dan Otsus jilid II kabupaten Nabire mengaku pihaknya hampir ditabrak bupati Paniai, saat aksi demo damai di Nabire, Senin (7/3/2022).
Massa aksi menyatakan kesal dan tidak terima dengan tindakan membahayakan nyawa orang lain itu.
“Bupati Paniai hampir tabrak kami massa aksi saat aksi damai tolak DOB dan Otsus jilid II yang kami lakukan kemarin lalu,” kata Mikael kepada suarapapua.com, Rabu (9/3/2022).
Aksi damai dilakukan di halaman hotel Mahavira 2, Karang Mulia, Nabire. Aksi itu sendiri dilakukan karena tidak terima dengan adanya pertemuan antara para bupati dan DPRD se-Meepago dengan ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menggelar rapat membahas pemekaran DOB provinsi Papua Tengah sekaligus ibukotanya Papua secara diam-diam dan tertutup.
Mikael menjelaskan, kejadian hampir mereka ditabrak karena memalang mobil bupati Paniai saat hendak pergi usai pertemuan.
“Setelah pertemuan itu (selesai), kami langsung berorasi dan bentangkan spanduk yang kami bawa. Dari ruangan, semua pejabat keluar satu per satu. Giliran bupati Meki keluar, dia langsung naik mobil dan mau jalan keluar. Sementara pejabat lain yang keluar duluan masih berdiri nonton aksi kami di halaman hotel. Kami tidak terima dan langsung berdiri palang pintu pagar. Hampir tabrak kami itu terjadi di situ,” jelasnya.
Mikael akui tidak lama pemalangan dilakukan dan membiarkan bupati Paniai lanjut jalan.
“Itu karena polisi yang berjaga di situ ambil alih dan paksa suruh kami pindah. Kami adu mulut sampaikan alasan kami palang, tetapi karena aksi kami mau dibubarkan, terpaksa kami mengalah dan biarkan Meki jalan. Setelah itu kami lanjut orasi dan baca pernyataan sikap aksi,” urainya.
Ia melihat banyak orang keluar dari ruang pertemuan. Di situ ada para pejabat elit Meepago selesai ikut rapat.
Antara lain, bupati Nabire Mesak Magai, wakil bupati Dogiyai Oskar Makai, bupati Deiyai Ateng Edowai, bupati Paniai Meki Nawipa, bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, beserta ketua dan anggota DPRD dari Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
Menurut Mikael, pihaknya palang tidak lain dan bukan bermaksud apa-apa, melainkan hanya menginginkan aspirasi disampaikan dan didengar.
“Kami palang bukan untuk mau minta tanggapan karena kami tahu tidak mungkin mereka kasih tanggapan. Cuma kami mau supaya aspirasi kami didengar. Itu maksud kami palang,” kata Mikael.
Massa aksi, kata dia, sangat menyayangkan sikap yang diperlihatkan orang nomor satu di kabupaten Paniai itu. Masih menurutnya, terlepas dari kepentingan sebagai kepala daerah, seharusnya pemimpin juga sebagai orang Papua tidak sepatutnya bertingkah demikian.
“Sangat kami sesalkan. Biarpun punya kepentingan dalam pemekaran, sebagai seorang pemimpin tidak boleh bertingkah begitu. Harus hargai masyarakat dengan kepala dan hati dingin. Tindakan itu bukti belum dewasa,” kesalnya.
Sonny Dogopia, juru bicara aksi, turut menyayangkan tindakan tersebut.
Sebagai seorang pemimpin menurutnya harus bisa memposisikan diri dimana dan kapan ketika berhadapan dengan masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun.
“Semua tahu belakangan ini bupati Paniai Meki Nawipa yang pasang badan dan bicara kencang pemekaran provinsi terutama perebutan ibukota provinsi Papua Tengah. Tetapi dalam hal (kebijakan negara) begini, kami pandang para elit birokrat orang Papua sebagai perpanjangan tangan negara semua sama, tidak bupati Paniai saja. Yang kami sesalkan, sikapnya yang sama sekali tidak menghargai aspirasi kami. Lain tidak,” tutur Dogopia.
Dari insiden tersebut, dia tegaskan, elit birokrat Papua secara langsung dan tidak, sadar dan tidak, telah mempraktekkan cerminan wajah sistem penjajahan yang sudah, sedang dan akan terus berlangsung dan dilakukan oleh negara Indonesia secara terstruktur dan sistematis, di dan ke terhadap tanah dan orang Papua
“Jangankan oleh negara, selama Papua masih bersama Indonesia, istilah orang Papua makan orang Papua seperti begini sudah akan terjadi terus. Kuncinya, sekarang semua kebijakan yang ditawarkan oleh Indonesia harus tolak. Para elit Papua harus berani tolak,” tantangnya.
Terkait aksi demo damai, Sonny dan Mikael mengaku digelar secara spontan pada hari H tanpa ada persiapan apapun karena pertemuan itu diadakan mendadak, secara diam-diam dan tertutup.
Pewarta: Stevanus Yogi
