WAMENA, SUARA PAPUA. com — Sejumlah syarat mutlak untuk mekarkan sebuah provinsi baru di Tanah Papua tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemuda Baptis West Papua menyatakan tetap menolak dengan tegas kebijakan pemerintah memberlakukan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
Dalam keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis West Papua, mengangkat kembali sikap rakyat Papua yang sudah sejak lama menolak adanya pembentukan DOB di Tanah Papua.
“Alasan rakyat Papua menolak DOB itu sangat jelas. Lihat saja syarat pemekaran provinsi baru seperti ketersediaan sumber daya manusia dan jumlah penduduk terutama orang asli Papua sudah sangat tidak memenuhi syarat untuk mekarkan provinsi baru di pegunungan tengah Papua,” ujar Wanimbo.
Baginya berbeda dengan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lain di Indonesia yang jumlah penduduk beserta luas wilayah memang sangat memenuhi syarat bagi pemerintah mengambil kebijakan mekarkan DOB.
“Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain itu wilayah dan jumlah penduduknya banyak. Memenuhi syarat untuk daerah otonom baru. Ini berbeda kalau kita bandingkan dengan di Tanah Papua.”
Wanimbo juga menanggapi kunjungan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ketua Komisi II DPR RI yang juga pelaksana tugas ketua DPD I Partai Golkar provinsi Papua di Wamena, kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/3/2022).
Hari Minggu merupakan hari istimewa bagi umat Kristen di seluruh dunia untuk sujud menyembah nama Tuhan di masing-masing Gereja. Tetapi ia menilai kunjungan pada hari Minggu tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya.
“Pemerintah pusat dalam hal ini Komisi II DPR RI jadwalkan kunjungan kerja ke Wamena ini sangat tidak tepat. Entah kegiatan partai atau mau mendengar aspirasi rakyat pengunungan tengah Papua untuk menerima pemekaran provinsi baru. Kehadirannya bukan membawa kabar suka cita dan semangat baru untuk hidup tenang, tetapi justru membuat rakyat Lapago marah. Mengapa? Karena sudah sangat mengganggu hari ibadah umat Kristen,” ujarnya.
Sepi Wanimbo menyatakan, sikap rakyat Lapago dan pimpinan pemuda Gereja sudah sangat jelas bahwa tetap tolak yang namanya pemekaran DOB karena orang asli Papua semakin hari semakin habis di atas tanah airnya.
“Orang Papua sedang dihabiskan. Kami selalu dibunuh, diperkosa, diculik. Baru pemekaran itu untuk siapa yang mau kerja dan siapa yang mau nikmati? Stop pemekaran! Pemerintah pusat dalam hal ini ketua Komisi II DPR RI yang datang itu dengar keluhan rakyat Papua. sudah jelas, rakyat mau itu pemerintah pusat harus selesaikan persoalan konflik yang hampir setiap hari terjadi itu, seperti di Ndugama, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, Maybrat, Puncak Jaya, Mimika, dan dan daerah lainnya di Tanah Papua,” tegas Wanimbo.
Elit politik Papua bersama kaum intelektual yang mati-matian urus DOB itu ia pertanyakan motivasinya. Wanimbo mengaku tidak paham dengan mata hati mereka terhadap berbagai realita tragis di Tanah Papua.
“Mereka ini lihat keadaan penderitaan rakyat Papua sejak tahun 1963 sampai hari ini atau tidak?. Lihat tapi pura-pura tidak tahu, dengar aspirasi rakyat tapi pura-pura tuli. Semua karena haus kekuasan diatas penderitaan rakyat sendiri. Sungguh sangat disayangkan kelompok manusia begini,” tandasnya.
Orang Papua termasuk di wilayah Lapago adalah umat Tuhan, sehingga Wanimbo berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di waktu berikut tidak boleh jadwalkan kegiatan pada hari besar bagi orang Kristen.
“Silakan dijadwalkan pada hari-hari lain saja, jangan hari Minggu. Karena orang Papua termasuk di Lapago mayoritas beragama Kristen. Ketika kita menghargai hari Tuhan dengan baik, pasti kita akan diberkati olehNya. Tetapi kalau tidak menghargai waktu Tuhan, pasti tidak akan pernah diberkati oleh Bapa di Sorga pencipta langit, bumi serta isinya,” imbuh Sepi.
Diberitakan media ini sebelumnya, masyarakat Lapago menyatakan menolak pembentukan provinsi baru di wilayah adat Lapago. Sikap penolakan disampaikan dalam aksi massa di halaman kantor DPRD Jayawijaya, bertepatan dengan kunjungan ketua Komisi II DPR RI.
Serogo Walela, perwakilan masyarakat Lapago, dalam orasinya menegaskan, aksi massa pihaknya dengan agenda dan tuntutan yang jelas, yaitu menolak dengan tegas pemekaran DOB di seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya di wilayah adat Lapago.
“Rakyat Papua di wilayah adat Lapago dengan tegas menolak pemekaran DOB. Hari ini kami datang dengan satu pokok pikiran utama yakni menolak DOB. Stop pemekaran,” tegasnya.
Dalam orasinya Walela mengungkapkan kebijakan pemerintah mekarkan provinsi baru tersebut bukan berdasarkan keinginan rakyat Papua, melainkan hanya sepihak, pemaksaan dari pemerintah Republik Indonesia bersama segelintir elit politik Papua.
Walela juga menolak kehadiran DPR RI di Wamena, yang menurutnya bak seorang pencuri.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
