Masyarakat di kabupaten Paniai menyatakan menolak adanya pemekaran provinsi baru di Tanah Papua. Massa aksi saat long march ke kantor DPRD dan kantor bupati Paniai di Madi, Senin (14/3/2022) siang. (Yance Agapa - SP)
PANIAI, SUARAPAPUA.com — Sikap tegas tolak pemekaran provinsi baru di Tanah Papua dibuktikan rakyat Paniai dengan turun jalan di ibukota kabupaten Paniai, Senin (14/3/2022) pagi.
Sejak pagi massa aksi dari berbagai arah berkumpul di lapangan Karel Gobai, lokasi penembakan empat siswa pada 8 Desember 2014 yang kemudian dikenal dengan tragedi Paniai berdarah.
Setelah berorasi sebentar, massa aksi kemudian longmarch ke kantor DPRD Paniai dan kantor bupati Paniai di Madi.
Aksi damai yang dimediasi Forum Peduli Rakyat (Fopera) Paniai berlangsung dengan aman dan tertib. Aparat kepolisian dari Polres Paniai mengawal jalannya aksi rakyat tolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua, termasuk pemekaran provinsi Papua Tengah. (*)
Rakyat Paniai tolak pemekaran provinsi baru, Senin (14/3/2022) di Enagotadi, distrik Paniai Timur, kabupaten Paniai. (Kigodi for SP)
Rakyat Paniai saat long march aksi tolak pemekaran provinsi di Tanah Papua, Senin (14/3/2022) di Madi, Paniai. (Yance Agapa – SP)
Masyarakat di kabupaten Paniai menyatakan menolak adanya pemekaran provinsi baru di Tanah Papua. Massa aksi saat long march ke kantor DPRD dan kantor bupati Paniai di Madi, Senin (14/3/2022) siang. (Yance Agapa – SP)
Rakyat Paniai saat long march aksi tolak pemekaran provinsi di Tanah Papua, Senin (14/3/2022) di Madi, Paniai. (Stevanus Yogi – SP)
Massa aksi tolak pemekaran provinsi baru di Tanah Papua saat tiba di halaman kantor bupati Paniai, Senin (14/3/2022) siang. (Yance Agapa – SP)
Masyarakat di kabupaten Paniai menyatakan menolak adanya pemekaran provinsi baru di Tanah Papua. Massa aksi sedang duduk mendengar orasi di halaman kantor bupati Paniai, Senin (14/3/2022) siang. (Yance Agapa – SP)
Rakyat Paniai usai aksi penolakan pemekaran DOB di Papua, Senin (14/3/2022) sore. (Yance Agapa – SP)
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.
