SORONG, SUARAPAPUA.com— George Ronal Konjol, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Selatan mengecam keras oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat terkait polemik pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat.
Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi terkait daerah otonomi baru, tetapi jangan menggorbankan masyarakat adat.
“Stop mengatasnamakan masyarakat adat, karena selama ini masyarakat adat menjadi korban di atas tanah adatnya sendiri. Masyarakat adat yang punya tanah, dan hutan. Apapun yang berkaitan dengan masyarakat adat harus duduk dan berbicara dengan masyarakat adat, bukan mengatasnamakan masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat adat itu,” tukas George Ronal Konjol kepada suarapapua.com saat di temui di Aimas Kabupaten Sorong, Sabtu (19/3/2022).
Ronal Konjol juga mempertegas bahwa untuk melindungi wilayah dan hutan adat di Kabuapten Sorong Selatan, maka Dewan Adat Papua Wilayah Sorong Selatan menolak rencana pemekaran Propinsi Papua Barat Daya.
“Sebagai dewan adat kami menolak rencana pemekaran di tanah Papua, terlebih khusus rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Selain megajak seluruh lapisan masyarakat adat di tanah Papua untuk menjaga tanah dan hutan adat, ketua DAP Sorong Selatan ini juga mendesak pemerintah untuk selesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selama ini terjadi di tanah Papua.
“Pemerintah harusnya menyelesaikan masalah pelanggaran, bukan bicara daerah otonomi baru,” ujarnya.
William Blesia, Juru Bicara DAP Sorong Selatan mempertegas pernyataan Ronal Konjol dengan menyatakan bahwa pihak Pemerintah Indonesia untuk segara menghentikan pembahasan pemekaran provinsi daerah otonomi baru, baik di provinsi Papua maupun Papua Barat.
“Sebagai anak adat, kami minta pemerintah stop bicara pemekaran. Karena rakyat Papua tidak minta pemekaran. Stop petak-petak masyarakat adat di atas tanah Papua dengan pemekaran,”pungkas Blesia.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
