SORONG, SUARAPAPUA.com — Puluhan mahasiswa dan masyarakat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Sorong Raya merasa sangat kecewa lantaran dalam aksi kedua kalinya, Senin (21/3/2022), gagal menemui ketua tim pemekaran provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Pantauan suarapapua.com, sekitar pukul 09:00 WP massa aksi mulai melakukan orasi di depan lampu merah terminal Remu, Kota Sorong.
Usai menyampaikan orasinya secara bergantian, massa aksi bergerak menuju kantor Wali Kota Sorong dengan membawa spanduk dan sejumlah baliho bertulisan “Tolak Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua”.
“Kami menolak dengan tegas rencana pemerintah mekarkan daerah otonom baru di wilayah Papua dan Papua Barat. Karena hal ini akan menghancurkan kehidupan rakyat Papua,” ujar Apey Tarami, seorang orator sambil longmarch ke kantor Walikota Sorong.
Massa aksi kecewa begitu tiba di depan kantor Walikota Sorong, karena pintu pagar sudah tertutup rapat.
“Pemerintah ada karena rakyat, kenapa harus tutup pintu pagar? Ini rumah rakyat. Jangan bungkam demokrasi. Walikota takut siapa? Segera buka pintu pagar. Kami hanya mau sampaikan aspirasi,” teriak salah satu massa aksi.
Aparat kepolisian dari Polres Sorong Kota yang berjaga-jaga di halaman kantor Walikota langsung berkoordinasi dengan kepala satuan Pol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau. Selanjutnya Kasat Pol PP menemui demonstran dan memerintahkan salah seorang anggotanya buka pagar kantor Walikota Sorong.
“Di sini saya yang bertanggungjawab. Semua demonstran mohon tertib,” kata Daniel di hadapan massa aksi.
Demonstran kemudian memasuki halaman kantor Walikota dan menyampaikan orasinya. Massa aksi meminta Walikota untuk hadir ketemu mereka.
Selain berorasi secara bergantian, massa aksi juga membakar ban dan pisang sambil menunggu kedatangan Walikota Sorong. Tetapi yang ditunggu pun tak kunjung tiba.
Jenner Naa, salah massa aksi dalam orasinya mempertanyakan alasan Walikota Sorong yang juga ketua tim pemekaran provinsi PBD yang tak datang menemui massa aksi.
“Pekan kemarin massa aksi yang demo minta percepatan pemekaran, Walikota bisa temui mereka dan aparat keamanan tidak terlihat seperti ini. Sekarang kenapa tidak bisa temui kami? Kenapa kami selalu diperhadapkan dengan aparat keamanan seperti ini? Kami datang baik-baik,” tuturnya kecewa.
Hingga pukul 16:30 WP, ketua tim pemekaran PBD tidak kunjung datang. Massa aksi akhirnya menyerahkan surat pemberitahuan aksi mereka secara langsung kepada Pemkot Sorong melalui kepada Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami akan terus datang, datang, dan mendatangi kantor ini sampai ketua tim pemekaran Papua Barat Daya sendiri yang terima aspirasi kami rakyat Papua di Sorong Raya. Kami tidak akan pernah serahkan kepada perwakilan manapun. Kami hanya inginkan ketua tim pemekaran. Ingat tanggal 28 Maret, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi,” ujar Petrus Hae, koordinator aksi.
Pemimpin Harus Netral
Situasi berbeda terlihat saat massa aksi yang sedang menunggu kehadiran Walikota Sorong.
Saat menduduki halaman kantor Walikota Sorong, massa masak buat makan siang.
“Siang ini kami duduk di halaman kantor Walikota. Sedang pasang api. Tadi kita jalankan sumbangan sukarela untuk beli pisang dan ikan. Kami bakar untuk makan siang. Ini budaya kami,” kata Natalis Yewen, salah satu massa aksi tolak pemekaran DOB.
Natalis juga mengaku kecewa dengan sikap kepala daerah yang enggan menemui massa aksi.
“Kami diperlakukan tidak adil. Massa aksi yang minta pemekaran justru bapak Walikota bisa temui, kami sekarang tidak. Ini tidak adil,” ujarnya.
Walikota Sorong selaku ketua tim pemekaran provinsi PBD mestinya bertindak adil dan netral dalam menerima rakyatnya.
“Kami menilai sikap bapak Walikota tidak paham tentang demokrasi. Walikota ada karena ada rakyat. Setidaknya dia datang dengar aspirasi. Sudah dua kali kami ke sini, tetapi bapak Walikota menghilang. Alasan keluar. Bapak Walikota mau minta jabatan yang lebih tinggi, tetapi demokrasi saja tidak paham,” tutur Apey Tarami.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya suarapapua.com untuk konfirmasi Walikota Sorong yang juga ketua tim pemekaran provinsi PBD terkait aksi penolakan pemekaran, belum berhasil.
Jurnalis Suara Papua, Maria Baru, turut berkontribusi dalam penulisan reportase ini
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
