JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rancangan pakta keamanan yang luas antara Kepulauan Solomon dan China bocor secara online pada Kamis (24/3/2022). Hal ini mendorong Australia menyuarakan keprihatinan tentang tindakan yang akan “menggoyahkan” wilayah Pasifik Selatan.
Dikutip dari proposal yang belum diadopsi akan memungkinkan keamanan China dan pengerahan angkatan laut ke negara kepulauan Pasifik yang dilanda krisis.
Sebagaiman dilansir dari France24, Amerika Serikat dan Australia telah lama khawatir tentang potensi China untuk membangun pangkalan angkatan laut di Pasifik Selatan, yang memungkinkan angkatan lautnya memproyeksikan kekuatan yang jauh melampaui perbatasannya.
Rancangan kerangka perjanjian itu telah mengirimkan sinyal kejutan ke Canberra, yang telah lama menjadi kekuatan dominan di Melanesia, dan selama ini melihat kawasan itu sebagai halaman belakangnya.
“Kami akan prihatin dengan tindakan apapun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami. Anggota keluarga Pasifik berada pada posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik,” kata Departemen Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan.
Anna Powles, seorang pakar keamanan di Massey University of New Zealand, mengatakan kepada AFP bahwa rancangan perjanjian itu “bercakupan luas” dan berisi “beberapa ketentuan yang ambigu dan berpotensi ambisius secara geopolitik”.
Itu akan memungkinkan polisi dan militer China bersenjata dikerahkan atas permintaan Kepulauan Solomon, untuk menjaga “ketertiban sosial”.
“Pasukan China” juga akan diizinkan untuk melindungi “keselamatan personel China” dan “proyek besar di Kepulauan Solomon”.
Yang terpenting, kata Powles, rancangan perjanjian juga menunjukkan “China sedang mencari kemampuan pasokan logistik dan aset material yang terletak di Kepulauan Solomon untuk mendukung keberadaan kapal”.
Dalam beberapa hal, kesepakatan itu akan mengarahkan kesepakatan serupa yang telah dimiliki Kepulauan Solomon dengan Australia.
Negara berpenduduk 800.000 jiwa itu telah didera oleh kerusuhan politik dan sosial, dan banyak dari rakyatnya hidup dalam kemiskinan.
Pada November lalu, pengunjuk rasa mencoba menyerbu parlemen dan kemudian beraksi selama tiga hari, dan membakar sebagian besar daerah Cina di Honiara. Akibatnya lebih dari 200 personil aparat penjaga perdamaian dari Fiji, PNG dan Australia dikirim ke Kepulauan Solomon untuk memulihkan ketegangan.
Kerusuhan terbaru dipicu oposisi terhadap pemerintahan Sogavare yang didorong oleh pengangguran dan persaingan antarpulau.
Namun demikian, sentimen anti China juga mengemuka. Dimana para pemimpin di pulau terpadat Malaita dengan keras menentang keputusan Sogavare untuk mengakui Beijing dan memutuskan hubungan dengan Taiwan pada 2019.
“Kesepakatan itu kemungkinan akan dilihat di Malaita dengan kecurigaan dan keprihatinan mendalam dalam iklim kegelisahan saat ini,” kata Powles.
Setelah kerusuhan 2021, Amerika Serikat mengumumkan akan membuka kembali kedutaannya di Honiara, yang telah ditutup pada 1993.
China sejak itu mengerahkan polisi untuk melatih pasukan lokal, menyumbangkan peralatan anti huru hara.
Pada Kamis malam, pihak Solomon mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama polisi Solomon dengan Beijing.
Awal pekan ini komisaris tinggi Australia di negara itu Lachie Strahan bertemu Sogavare dan setuju untuk memperpanjang “Pasukan Bantuan Internasional Solomon” — yang dikerahkan untuk kerusuhan tahun lalu — hingga Desember 2023.
Australia sebelumnya memimpin misi penjaga perdamaian di Kepulauan Solomon dari tahun 2003 hingga 2017.
Mereka juga sepakat bahwa Australia akan membangun beberapa proyek infrastruktur dan memberikan bantuan anggaran.
Editor: Elisa Sekenyap
