SORONG, SUARAPAPUA.com— Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC-PMKRI) Santo Agustinus Sorong, Yance Yesnath tegas menyatakan bahwa pihanya menolak calon pelaksana tugas (Plt) Gubernur Papua Barat (PB) yang berlatarbelakang militer. Katanyanya, pihaknya lebih setuju murni dari latarbelakang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa ada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dimana terdapat aturan-atuaran yang menyatakan bahwa anggota Porli yang mengisi jabatan ASN tertentu pada insatansi pusat bukan instansi pemerintahan atau daerah. Dalam UU itu menekankan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh anggota Porli dapat dilakukan setelah mengundurkan diri dari dinas aktifnya.
“Oleh karena itu saya dengan tegas menolak calon Plt. Gubernur PB yang masih aktif di Polri dan TNI. Konflik di PB belum aman kondusif. Masyarakat PB mempunyai trauma yang panjang dengan aparat militer Indonesia. Kami membutuhkan pemimpin yang bukan berlatar belakang Polri atau TNI. Kami hanya butuh pimpinan murnir dari ASN,” kata Yance kepada suarapapua.com di Sorong, Selasa (19/4/2022).
Yance lalu menyatakan bahwa pihaknya lebih memilih Prof. Agustinus Fatem yang saat ini bekerja di kementerian RI. Ia menurunya adlaah sosok yang dinilai murni dari ASN dan mempunyai pengalaman dalam mengelola pemerintah daerah, bukan dari kalangan militer. Katanya, pak Fatem dinilai layak mengisi posisi Plt. Gubernur PB.
Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah agar serius memperhatikan hal-hal tersebut, karena akan berdampak pada persiapan calon pemimpin tahun 2024.
“Kami PMKRI mendukung Bapak Agustinus Fatem. Ia bukan dari TNI dan Polri, tapi ASN dan mempunyai pengalaman dalam mengelola pemerintahan,” tambah Yance.
Senada disampaikan Willem Asem, intelektual muda Papua Barat. Ia meminta agar Plt. Gubernur PB harus dari kalangan ASN murni, dan tidak mempunyai catatan merah tentang persoalan HAM di tanah Papua, sehingga dapat mengayomi semua masyarakat akar rumput.
“Kami mau pemimpin yang tidak punya catatan merah tentang pelanggaran HAM di Papua dan bukan berlatar Porli dan TNI,” tukas Wilem.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap
