TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa, intelektual, dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Tambrauw (FPMT) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tambrauw segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengaudit ulang anggaran daerah selama lima tahun terakhir.
Usai jumpa pers di Sorong, FPMT turun aksi demonstrasi damai di kantor bupati Tambrauw, Rabu (27/4/2022) lalu.
Apolos Bofra, penanggungjawab aksi FPMT mengatakan tujuan tuntutan FPMT hanya meminta keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan suatu daerah. Kami masyarakat Tambrauw dari 29 distrik sangat mengapresiasi pemerintah yang telah membangun kabupaten Tambrauw selama 10 tahun ini. Kami tidak menyudutkan ataupun mencari kesalahan pemerintah. Kami hanya minta keterbukaan informasi,” ujar Bofra.
Pada saat aksi damai, Yoseph Hae, salah satu ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Tambrauw, dalam orasinya mempertanyakan penyebab belum dibayarnya ULP ASN selama 17 bulan.
“ASN juga punya kebutuhan. Kira-kira kapan ULP kami dibayar? Honor aparat kampung dari 216 kampung juga sama nasib,” tuturnya.
Sementara itu, Fransiskus Kamat, koordinator aksi FPMT, saat membacakan pernyataan sikap mempertegas desakan kepada pemerintah daerah agar transparan soal penggunaan anggaran daerah.
Berikut pernyataan sikap FPMT pada aksi damai di kantor bupati Tambrauw:
- Perjelas ke publik terkait penggunaan anggaran pinjaman daerah Rp300 Miliar.
- Segera realisasikan ULP ASN.
- Segera realisasikan honor aparat kampung dari 216 kampung di 29 distrik.
- Kepastian biaya pendidikan.
- Kompensasi ganti rugi atas lokasi pembangunan kantor Pemkab Tambrauw.
- DPRD segera bentuk Pansus dan mengaudit kembali penggunaan anggaran selama lima tahun terakhir.
Di hadapan massa aksi, Gabriel Assem, bupati kabupaten Tambrauw, mengatakan, pihaknya meminjam dana sebesar 300 Miliar untuk membangun jalan dan jembatan mengingat APBD kabupaten sangat terbatas.
“Pemerintah daerah lakukan peminjaman karena APBD sangat terbatas. Waktu itu kondisi jalan dari Moraid-Fef sangat rusak parah,” kata Gabriel.
Mendengar penjelasan tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan penuh kecewa karena tidak puas dengan jawaban dari bupati Tambrauw.
Fransiskus Kamat mendesak DPRD segera bentuk Pansus.
“Rakyat Tambrauw pulang dengan kecewa. Sekali lagi FPMT dengan tegas menekankan kepada DPRD Tambrauw bentuk Pansus secepatnya,” ujar Kamat.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
