DEKAI, SUARAPAPUA.com— Jon Suhun, Ketua KNPB Wilayah Yahukimo mengatakan, Otonomi Khusus jilid I dan jilid II tidak sesuai hati nurani orang Papua, sehingga rakyat Ppaua yang sadar akan hal tersebut terus melakukan aksi penolakan dengan cara gelar aksi demo damai, seperti hari ini.
Kata Suhun, penduduk Papua yang kurang lebih dua juta lebih. Apakah dari jumlah ini mampu atur daerah yang akan dimekarkan ini. Menurutnya, hal ini tidak sesuai atau tidak logis dengan kondisi daerah dan jumlah penduduk.
Ia juga nilai Otsus jadi lahan kepentingan orang lain dan menjadi lahan pemusnahan orang asli Papua dengan termarjinalisasi orang Papua.
“Kami taruh rakyat Papua dan aspirasinya di pundak bapak-bapak DPR. Kami mohon tulang-tulang rakyat Papua yang telah gugur ini teruskan ke DPRP dan MRP,” ucapnya.
Serupa disampaikan Nifal Inggalim, koordinator lapangan aksi demo tersebut. Ia mengatakan, demo damai penolakan Otsus jilid II dan pemekaran DOB Papua tersebut dilakukan pihaknya karena Jakarta abaikan aspirasi rakyat Papua dan mengambil kebijakan sepihak yang tidak sesui dengan kehendak rakyat Papua.
“Kami datang ke sini karena pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Maka rakyat datang ke sini untuk menolak kebijakan yang tidak pro rkayat itu,” ujarnya.
Ia lalu meminta kepada para elit politik nasional dan lokal untuk berhenti mengatasnamakan suara hati rakyat Papua demi kepentingan pribadi.
“Sistem yang mengatur kami tidak sesuai harapan kami. Sistem mengarahkan kami secara terpaksa, sedangkan kami rakyat Papua di Yahukimo pada intinya menginginkan sistem negara lain mengatur kami.”
“Nah, itulah yang membuat semangat kami untuk menuju tujuan kebebasan dan tujuan kami ke sini menolak Otsus dan meminta hak demokrasi penentuan nasib sendiri,” ucapnya.
Aspirasi rakyat Papua di Yahukimo yang menolak Otsus jilid dua dan pemekaran DOB diterima pihak DPRD Yahukimo. Pihak DPRD Yahukimo berjanji bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan pihaknya ke DPR RI.
“Tugas kami menerima, meneruskan dan tindaklanjuti, tapi kita tidak bisa menindaklanjuti karena itu kewenangan atau domainnya ada di DPR RI. Oleh sebab itu tugas kami menerima dan meneruskan,” tukas Yosias Mirin, salah satu Anggota DPRD Yahukimo kepada rakyat Papua di Dekai yang mendatangi pihaknya di Kantor DPRD Yahukimo.
Pewarta: Atamus Kepno
Editor: Elisa Sekenyap
