Oleh: Titus Pekei)*
)* Akademisi, Peneliti, Penulis buku “Gus Dur Guru & Masa Depan Papua”
Papua tidak butuh pemekaran, tetapi butuh pembangunan daerah secara maksimal di semua bidang.
Pemekaran wilayah Papua yang terjadi 2002 dikategorikan sebagai kebijakan irasional karena tidak berdasarkan akal sehat untuk menjadikan bertambah besar dan luas dengan target memenuhi kepentingan politik di Tanah Papua.
Kebijakan pemekaran secara paksa sangat irasional karena Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang mengaturnya sudah lebih dahulu digagalkan tidak berdaya pada masa presiden Megawati Soekarnoputri dengan alasan berlaku surut, dan anehnya sebelum 21 November 2021 pemerintahan Joko Widodo merevisi beberapa pasal dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua jilid 1 yang oleh presiden perempuan Indonesia dibuat sudah gagal itu, tampak dibuat paksa hidup kembali dengan revisi sebagai alasannya. Revisi ketentuan umum, anggaran daerah dan tentu urusan pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Mengingat kembali saat presiden Indonesia ke-4 Gus Dur yang mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian (nama sarat politis presiden pertama), pernah berpesan kepada masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Masyarakat Papua harus menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Orang Papua kembali menjadi Papua seutuhnya.
Selama Undang-Undang Otsus Papua berlaku tidak boleh ada pemekaran wilayah, daerah otonom baru di Papua. Presiden Gus Dur mendidik bangsanya Indonesia, maka pantas disebut Guru Bangsa.
Satu contoh gubernur Irian Jaya Fredy Numberi diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini satu langkah dari bapak demokrasi Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Gus Dur lakukan begitu supaya dilanjutkan oleh wakil presiden pengganti posisinya.
Megawati sebagai presiden yang ke-5 tetapkan Undang-Undang Otsus Papua nomor 21 tahun 2001, namun kemudian dicederai dengan tindakan fatal. Hal itulah yang dipertanyakan, baru diberlakukan Otsus, mengapa tidak konsisten? Tidak tegakkan aturan mengenai Otsus Papua, tetapi justru dibuat rumah Otonomi Khusus menjadi berantakan.
Kehancuran berlanjut hingga sekarang, yang terus merosot karena tidak konsisten terhadap esensi dari Undang-Undang Otsus Papua.
Pemerintahan sentralistrik dan militeristik diterapkan selama waktu yang panjang. Setelah Gus Dur memimpin negara ini, terlihat berbeda. Tidak digabungkan dengan masalah pemekaran provinsi Irian Jaya Barat. Ini satu hal baik. Sayangnya, pemerintah selanjutnya merusak Undang-Undang Otsus Papua dan kini pun masih terlilit dengan masalah pemekaran DOB.
Presiden SBY memperkuat pemekaran provinsi Irian Jaya Barat menjadi provinsi Papua Barat, kemudian pemekaran kabupaten dalam kabupaten, hingga tumpukan masalah pemerintah makin tak berkesudahan. Upaya pemajuan daerah kandas.
Jikapun selalu ada kampanye bahwa pemerintah melakukan kebijakan demi kemajuan daerah. Bahasa manis dari mulut penguasa untuk menyenangkan rakyat Papua.
Jakarta melihat orang Papua itu polos, sosialis, dan religius, tetapi buta karena mudah diatur. Orang Papua menerima apa pun tawaran dari Jakarta. Artinya, apapun bagi Tanah Papua bisa diatur, menurut kepentingan Jakarta untuk menciptakan agen (pekerja orang berkepentingan tanpa berpikir dampaknya) di daerah, tanah ini.
Dengan berbagai dinamika dan suara akar rumput yang selalu mempersoalkan Otsus yang tiada manfaat, implementasinya harus berakhir, Jakarta langsung panik. Kepanikannya karena ada banyak hal, tidak diuraikan di sini. Pasti masyarakat adat Papua menjelaskannya seperti apa yang terjadi di Tanah Papua.
Bukan hal baru ketika rakyat hidup tidak nyaman. Akibat ciptakan suasana yang tidak nyaman, merugikan hal warga negara. Seperti contoh jaringan internet dilumpuhkan oleh pemiliknya. Ini hanya bisa terjadi di seluruh Papua.
Kamudian, ciptakan masalah baru lain lagi. Bentuk pengalihan perhatian dan ketenangan orang Papua.
Beberapa anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua kembali menganiaya Papua. Ketika Otsus Papua yang gagal bahkan rakyat Papua bilang sudah mati, tanpa ada evaluasi, dihidupkan kembali dengan gela sidang paripurna secara marathon.
Pantas ketika masyarakat Papua dari tujuh wilayah adat istiadat Papua tolak. Masyarakat bilang tolak ya tolak. Tetapi, Jakarta bersama agennya terus paksa Papua. Aneh tapi nyata. Anehnya tidak ada solusi dalam segala masalah buatannya di Tanah Papua.
Satu contoh konkrit, di masa kepemimpinan SBY, penggagas Noken beberapa kali ke Departemen Kehutanan kini Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sampaikan Renstra Ekologi Noken Papua. Tujuannya supaya pemerintah dari pusat dan daerah dapat budi daya bahan baku Noken Warisan Budaya Dunia UNESCO khas Papua. Bahan baku serat pohon, kulit kayu tetap direboisasi melalui budidaya tanaman Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan provinsi Papua dan Papua Barat.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah cetak beberapa buku Noken Papua sebelum dan setelah ditetapkan oleh UNESCO di Paris, Prancis, 4 Desember 2012.
Buku Cermin Noken Papua, 2011. Buku Mulok judul Pengembangan Muatan Lokal Noken disusun oleh Penggagas Noken. Sistematik menuruti aturan Konvensi 2003, UUD 1945, UU Otsus Papua, dan pendidikan nasional. Buku Mulok Noken langsung disambut oleh Mendikbud Prof Nuh dengan mengatakan bahwa Noken sebagai warisan budaya dunia sangat memenuhi standar kurikulum 2013.
Wakil Menteri melalui Dirjen Kebudayaan lewat Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) penggagas hadir presentasikan Noken beberapa kali hingga buku Modul Noken dicetak tahun 2013. Buku Modul Noken diperuntukan bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK. Itu untuk pendidikan formal. Tidak tertutup kemungkinan untuk pendidikan non formal. Serta untuk pengetahuan umum tentang warisan budaya tak benda atau warisan dunia.
Puskurbuk Kemendikbud sampaikan pertama bagi pendidikan warisan budaya UNESCO di Indonesia. Dirjen Kebudayaan bersama Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya dengan dua orang staf Puskurbuk pada tanggal 4 Desember 2013 hadir sosialisasi pengembangan muatan lokal Noken Papua. Dalam sambutan membuka acara, Dirjen Kebudayaan Kacung Marijan sampaikan, “Noken adalah warisan budaya Papua, sudah terdaftar menjadi aset warisan dunia UNESCO. Maka pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait kami hadir, tindak lanjut dalam meletakkan peradaban bangsa manusia.”
“Lewat noken buah karya tangan manusia melalui mama-mama Papua oleh Titus Pekei sebagai pencetus ide, penggagas Noken dari sebelum dikenal hingga mendunia, sejak 2008 hingga ditetapkan pada 4 Desember 2012, adalah hasil kerja keras putra Papua, biasa sebut diri anak noken harus selamatkan noken warisan budaya Papua, berhasil diangkat hingga ke dunia internasional.”
Lanjut Kacung Marijan, “Pemerintah telah memfasilitasi gagasannya, Noken hasil gagasan lanjut penelitian, dan menulis sebagai penulis noken yang hidup bersama masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua. Di hari ulang tahun noken yang pertama ini, Noken hadir dalam bentuk buku. Para guru-guru bisa tindak lanjuti kedepannya.”
“Perjuangan panjang ini melibatkan perajin Noken Papua. Atas nama pemerintah Indonesia, saya menyampaikan selamat hari noken warisan budaya dunia. Kepada masyarakat Papua, mari tetap melestarikan Noken melalui pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan kedepan,” tutur Dirjen Kebudayaan Kemendikbud saat membuka secara resmi.
Sebelum staf Puskurbuk sampaikan aturan-aturan kurikulum mulok dan sistematika buku mulok Noken, penggagas Noken sampaikan gambaran umum tentang Noken Multifungsi Tas Rajutan atau Anyaman Kerajinan Tangan Masyarakat Adat Papua.
Noken sebagai tradisi leluhur dari masyarakat Papua. Noken hadir dan turun temurun karena perempuan, ibu, mama Papua, maka saya sebagai anak mama Noken hadir sampaikan gambaran umum bahwa Noken adalah rahim mama Papua. Semua anak mama noken rahim kedua di mana-mana ikut merayakan hari ulang tahun Noken yang pertama, 4 Desember 2013.
Falsafah Noken adalah Noken Kehidupan. Ya, karena Noken berasal dari alam semesta ciptaanNya. Noken multifungsi pun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Nilai, makna, noken itulah mentalitas bangsa dan buku mulok Noken dimulai sebagai langkah awal untuk diketahui menjadi perhatian bersama kedepan.
Nilai-nilai dalam Noken itu terangkum dalam Noken Cermin Noken Papua, Sang Penggali Noken, dan buku Mulok Noken, sebagai wadah perekat secara filosofis, antropologis, sosiologis, psikologis, dan lainnya telah membentuk manusia Papua.
Pada perayaan hari Noken Papua yang pertama yang berlangsung di Museum Negeri Papua di Jayapura, saya sampaikan pujian luar biasa buat mama-mama Papua. Saya ucapkan terima kasih karena keringat mereka akhirnya Noken diakui melalui sidang kebudayaan dunia UNESCO.
Gagasan Noken Papua tidak mungkin ada dan bahkan diakui dunia kalau tidak ada mama Papua. Mama Noken adalah segalanya. Keringat mama-mama Papua sangat bernilai bersama ilmu noken rajut, noken anyam dan noken sulam.
Kalau kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk mekarkan beberapa provinsi baru, walaupun masyarakat Papua sudah tegas tolak, juga nantinya akan ada pemekaran kabupaten/kota, distrik hingga kampung, itu sama artinya negara mau musnahkan Noken Papua Warisan Budaya Dunia. (*)
