SORONG, SUARAPAPUA.com — Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat untuk Kemanusiaan, mengutuk keras prilaku tidak kemanusianan dan tidak bermoral yang telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk empat warga sipil dari Nduga yang dibunuh lalu dimutilasi di Timika serta satu masyarakat sipil di Mappi yang dianiaya sampai tewas.
Hal tersebut dipertegaskan oleh Pater Bernadus Baru, OSA dari SKPKC-OSA,Sorong. Dia menegaskan, tindakan TNI sudah tidak normal dan prilaku tidak manusiawai terhadap masyarakat sipil asli Papua lebih khusus empat warga simpil yang telah dibunuh dan dimutilasi dan juga seorang masyarkat sipil di Mappi yang dianiaya sampai tidak berdaya dan kemudian meninggal.
Ia juga menilai bahwa Negara melalui aparat keamananya di tanah Papua serta tubuh Negara sendiri telah menciptakan motive dangkal seperti rasisme terhadap masyarakat sipil asli Papua sehingga selalu ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat sipil asli Papua layaknya seperti binatang.
“Kami mengutuk prilaku unmoral oknum TNI terhadap masyarakat sipil di Papua. Ada motive dangkal yang dimiliki oleh pribadi dan Negara yaitu motive rasisme. Selalu melihat masyarakat sipil asli Papua seperti binatang monyet jadi dibunuh, dimutilasi, disiksa. Harusnya, mental rasismenya dihilangkan karena rasisme yang selalu melatarbelakangi kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua,” tegas Pastor Bernard melalui zoom meeting Koalisi, pada Senin (5/9/2022).
Pastor Bernar mengatakan, ia melihat tindakan kekerasan dan pembunuhan yang selama ini dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil asli Papua adalah semata untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di tanah Papua sehingga masyarakat sipil Papua selalu menjadi korban dari pihak keamanan dari tahun 1961 sampai 2022.
“Semua tindakan kekerasan tersebut menyelamatkan SDA untuk segelintir orang bukan Negara sehingg Negara perlu tinjau kembali. Demi eksploitasi SDA untuk segelintir kelompok bukan Negara. Orang asli Papua dibunuh terus. Ini harus dipikirkan dan ditinjau kembali karena pendropan aparat keamanan di tanah Papua terus meningkat dan masyarakat sipil selalu dibunuh,” jelasnya.
Baca juga: Pembantaian Manusia Papua Menuju Pemusnahan, Konflik Papua Harus Diakhiri
Sementara itu, Leonardo Ijie, advokat dari LBH Kaki Abu, melihat pendropan TNI di Papua adalah semata menjaga investasi bukan menjaga keutuhan Negara. Advokat Kaki Abu itu juga memita Negara memperjelas statusnya di tanah Papua apakah menjaga rakyat atau bisnis.
Ia mempertanya Negara Indonesia yang mana sudah mempunyai retivikasi convenan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Negara hanya mencari pencitraan tehadap pihak Internasional karena tidak ada keadilan bagi masyarakat sipil di Papua.
“Negara melalui beberapa rativikasi convenan tentag HAM, tetapi Negara hanya semata pencitraan di mata International. Tidak ada keadilan bagi masyarakat sipil. Negara juga harus perjelas statusnya di tanah Papua. Apakah pendropan aparat keamanan di tanah Papua. Apakah menjaga keamanan atau menjaga investasi,” tegas advokat LBH Kaki Abu itu.
Ia juga menilai, motivasi TNI membunuh masyarakat sipil Papua karena masyarakat sipil terlibat dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua (TNPB) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan menjual senjata sejauh ini negara melalui institusi hukumnya tidak pernah ada pembuktian oleh institusi hukum negara Indonesia.
“Motivasi pembunuhan seperti TNPB,KKB dan menjual senjata. Tidak pernah dibuktikan oleh negara melalui institusi hukumnya. Penjualan senjata adalah kesalahan institusi TNI sendiri yang menjalankan ilegal penjualan senjata di Papua,” tambah advokat yang biasa sapa Leo.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
