SORONG, SUARAPAPUA.com — Prof. Dr. Melkias Hetharia, guru besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, mengatakan, langkah-langkah dialog yang telah diperjuangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) harus dievaluasi kembali untuk melihat kekurangan dan hambatannya karena hingga kini konflik di Papua berjalan terus.
Hal tersebut disampaikan Hetharia saat diskusi zoom yang diadakan Koalisi Masyarakat Papua Barat untuk Kemanusiaan pada Senin (5/9/2022) lalu dalam rangka melihat kasus mutilasi di Timika dan mengingat konflik kekerasan dan pembunuhan terus terjadi di Tanah Papua dari tahun 1961 sampai sekarang.
Profesor Hetharia menghendaki harus ada langkah konkrit yang diambil dan tidak hanya sebatas diskusi saja untuk menemukan solusi yang tepat demi mencegah konflik kekerasan dan pembunuhan yang terus terjadi di Tanah Papua.
“Harus ada langkah konkrit yang diambil. Kita tidak hanya sebatas diskusi. Kita perlu bentuk tim khusus yang mengkaji kembali apa yang telah dilakukan oleh LIPI dan JDP. Kita mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah diambil. Kita melihat masalahnya dimana, format yang disetujui apa, yang belum apa. Lalu bangun komunikasi untuk didorong bersama,” tutur Hetharia.
Menurut Leonardo Ijie, advokat dari LBH Kaki Abu Sorong, evaluasi memang penting sebagai langkah baik yang harus diambil, tetapi seharusnya gerakan dialog tersebut tidak hanya diperjuangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi saja.
“Akan baik nantinya kalau semua komponen masyarakat harus terlibat dari nasional dan internasional supaya tidak terkesan perjuangan sekelompok orang saja, tetapi harus ada keterlibatan semua orang yang mempunyai sikap dan komitmen untuk mengakhiri konflik kekerasan dan pembunuhan yang terus terjadi di Tanah Papua,” tegasnya.
Menanggapi konfirmasi suarapapua.com dalam diskusi zoom itu, Leo menekankan pentingnya intervensi negara demi mengakhiri rangkaian kasus kekerasan yang bahkan tiada akhir menghiasi negeri Cenderawasih.
“Harus ada komitmen negara untuk mengakhiri konflik berdarah di Papua. Perlu intervensi. Setiap kasus kekerasan jangan selalu dibiarkan. Kita tidak mau negara terus membunuh orang asli Papua dengan berbagai caranya,” ujar Leo.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You
