BeritaTPNPB OPM Tolak Rencana Dialog Versi Indonesia

TPNPB OPM Tolak Rencana Dialog Versi Indonesia

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menyatakan menolak rencana dialog sektoral versi pemerintah yang tengah digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

Panglima Tinggi TPNPB OPM Gen Goliath Naaman Tabuni justru mendesak presiden Joko Widodo duduk bersama di meja perundingan sesuai mekanisme internasional.

Tuntutan kami adalah Indonesia harus bersedia untuk bersama kami duduk di meja perundingan. Bukan lagi agenda dialog, tetapi TPNPB OPM mau perundingan yang dimediasi oleh badan organisasi PBB,” ujarnya melalui siaran pers dari Jubir Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom.

Menjawab suarapapua.com, Sebby tegaskan, mengakhiri konflik berkepanjangan di Tanah Papua tidak bisa dengan hanya dialog tanpa tujuan jelas.

“Dialog dalam konteks pembangunan dan perdamaian itu hanya omong kosong saja karena ujung-ujungnya Papua tetap dalam genggaman kolonial. TPNPB OPM dari awal sudah tolak dialog damai yang diinisiasi oleh siapapun, termasuk Komnas HAM Indonesia,” ujar Sebby.

Ditulis dalam siaran pers, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menduga langkah Komnas HAM RI hanya mencari citra baik presiden Joko Widodo dan negaranya di mata dunia internasional.

Baca Juga:  KPU Yahukimo Gelar Acara Pelepasan Logistik untuk Didistribusikan Ke 51 Distrik

Bukan dengan bikin dialog damai dan selesai, solusi terbaik bagi West Papua adalah perundingan berdasarkan mekanisme internasional.

“Agenda dialog itu tidak. Dari awal TPNPB OPM sudah tolak dialog damai. Rakyat Papua minta penyelesaian akhir melalui perundingan itu yang harus Indonesia lakukan. TPNPB OPM hanya mempunyai satu agenda yaitu mendesak presiden Indonesia bersedia untuk kami duduk di meja perundingan. Karena masalah Papua adalah masalah sengketa internasional, maka harus diselesaikan juga melalui mekanisme PBB,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia menurut Taufan Damanik, ketua Komnas HAM RI, serius mengakhiri berbagai persoalan di Papua termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Menindaklanjuti perintah presiden Joko Widodo kepada jajarannya untuk mengupayakan adanya dialog damai dengan OPM, kata Damanik sebagaimana diwartakan detik.com, Komnas HAM berusaha menemui berbagai pihak di Papua termasuk Panglima OPM.

Baca Juga:  ULMWP Akan Membawa Perubahan Berkat Tuntunan Tuhan dan Doa Rakyat

Tidak disebutkan dalam berita itu siapa Panglima OPM yang ditemuinya.

Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM justru mengaku tidak pernah bertemu dengan Komnas HAM RI.

Kelompok yang ditemui ketua Komnas HAM RI, kata Sebby, bukan Panglima TPNPB OPM.

“Tidak pernah ada pertemuan dengan Panglima Tinggi TPNPB OPM. Klaim dari ketua Komnas HAM RI ketemu Panglima itu bukan Panglima TPNPB OPM. Mereka ini agen TNI dan Polri di Papua dengan bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, kami TPNPB OPM di Komando Nasional tegas tolak,” ujarnya.

Menurut Damanik, Komnas HAM saat bertemu Panglima OPM di hutan, menyampaikan keinginan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia.

Kepada wartawan, Rabu (7/9/2022), Damanik mengatakan, “Banyak orang tidak tahu kalau saya ketemu Panglima OPM di hutan sana. Saya bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB. Saya bertemu dengan Pemerintah Indonesia. Saya bertemu dengan Panglima, saya bertemu dengan Kapolri, dengan tim Komnas HAM, ada Pak Beka, ada Pak Anam, Pak Amir dan lain-lain. Sekarang semua sudah ada niatan untuk duduk bersama-sama.”

Baca Juga:  Menolong Perjuangan Hak Orang Papua, Pilot Philip Mehrtens Harus Dibebaskan!

Damanik juga menepis anggapan bahwa OPM enggan berdamai. Katanya, OPM meminta bantuan untuk memfasilitasi dialog dengan pihak terkait.

“Mereka (OPM) berharap Komnas HAM membantu memfasilitasi dialog damai ini. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa mereka tidak setuju, tidak benar. Saya bertemu langsung.”

Berhasil ketemu Panglima OPM dengan segala resiko, bagi Damanik, merupakan bukti bahwa Komnas HAM ikut berperan menciptakan Papua yang aman dan damai.

“Penyelesaian konflik di Papua merupakan tanggung jawab bersama semua pihak,” ujarnya.

Demi menuju proses dialog, Komnas HAM menemui berbagai pihak di Papua. Antara lain sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), tokoh-tokoh agama seperti Muhammadiyah dan NU, juga dari Protestan, Katolik, dan kelompok-kelompok Gereja yang lain.

Kata Damanik, dari pertemuan yang telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, semua ikut mendukung adanya dialog damai.

Ormas dan tokoh agama yang ditemuinya, imbuh Damanik, kini ikut membantu mewujudkan dialog damai dengan OPM.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari...

0
“Penegasan ini disampaikan berdasarkan ketentuan bahwa kawasan resapan air dilarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alami ruang untuk kawasan resapan air dan penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air sebagaimana diatur pada Bagian V tentang pengaturan zonasi angka 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014,” ujar Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.