ArtikelPerlu Regulasi Perlindungan dan Pengembangan Tempat Keramat

Perlu Regulasi Perlindungan dan Pengembangan Tempat Keramat

Oleh: John NR Gobai)*
*) Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP

Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya; selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan.

Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama, sehingga menghasilkan penafsiran berlainan.

Berbagai ritual yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sejalan dengan jumlah umat yang melaksanakan ritus-ritus tertentu dengan khidmat adalah sebuah perwujudan terhadap suatu keyakinan dan interaksi antara manusia (umat) dengan entitas tertentu yang mereka sebut dengan sesuatu yang sakral. Sakral sendiri menurut etimologi adalah sesuatu yang dianggap “suci, keramat”.

Tempat teramat merupakan warisan budaya memiliki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu maupun hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas, dan daya hidup.

Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja, tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya, dari bahasa hingga beragam seni dan olah akal budi manusia.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Dasar Regulasi

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada pasal 1, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui sosialisasi, verifikasi dan proses penetapan.

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya menyebutkan bahwa situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Terkait dengan tokoh spiritual dan juga tempat tempatnya, maka dapat dikembangkan adanya wisata spiritual. Sebenarnya sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Orang-orang dulu melakukan perjalanan guna mengunjungi tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat, serta melakukan konsultasi kepada para orang-orang dianggap suci menurut keyakinan mereka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang kadang sulit untuk dijawab.

Baca Juga:  MRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

Pertanyaan yang berkaitan dengan jiwa, spiritualitas ataupun kepercayaan atau agama menjadi motivasi mereka melakukan perjalanan.

Masyarakat berkewajiban untuk melakukan pelestarian dan perlindungan tempat keramat dengan merayakan upacara-upacara adat, memagari, melakukan pelarangan serta membuat papan informasi bagi umum tentang larangan dan perintah bagi berbagai pihak terhadap tempat-tempat keramat tersebut.

Masyarakat juga berkewajiban untuk membuat peraturan dan mentaati peraturan yang dibuat dalam rangka perlindungan dan pelestarian tempat-tempat keramat.

Penutup

Merujuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka terdapat kawasan yang sakral. Yang berarti adalah sesuatu yang dianggap “suci, keramat”. Suatu waktu di tempat keramat dijadikan pusat kegiatan religius dan wisata spritual, yakni upacara persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat juga dibangun rumah adat oleh masyarakat adat yang meyakininya.

Sebagai contoh, di provinsi Sulawesi Utara, Bukit Kasih diyakini sebagai tempat asal usul nenek moyang Minahasa, Lumimut dan Toar. Bahkan, ada ukiran wajah mereka di lereng bukit yang ada di bawah puncak kedua yang mana wajahnya diukir dengan maksud agar masyarakat Minahasa tak lupakan nenek moyang mereka. Tempat ini kemudian dikembangkan sebagai tempat wisata religi.

Baca Juga:  Siklus Kekerasan, Jangan Terjadi di Paniai!

Makam Mbah Priok yang dianggap sakral atau keramat kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai penetapan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya itu telah diserahkan pada tanggal 4 Maret 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka kawasan yang sakral dapat dikembangkan sebagai kawasan cagar budaya yang adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih, yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, perlindungan dan pengembangannya dilakukan dengan penetapan zona terdapat zona inti, zona perlindungan dan zona pengembangan.

Ditegaskan dalam dalam PP nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, bahwa situs cagar budaya adalah lokasi di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian di masa lalu.

Dalam rangka itu, kami susun naskah akademik dari peraturan daerah provinsi Papua dan mendorong rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan Tempat Sakral di Provinsi Papua. (*)

 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Human Rights Monitor Update Pengungsian Ribuan Warga Bibida Kabupaten Paniai

0
Masyarakat meninggalkan rumah mereka karena takut dengan operasi pasukan keamanan dan kekerasan bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan keamanan Indonesia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.