JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sem Vanny Ulimpa, ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN Malamoi) mengajak seluruh masyarakat adat nusantara terlebih khususnya masyarakat adat Papua di tujuh wilayah adat untuk tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap investasi yang saat sedang mengacam eksetensi masyarakat adat.
“Kami masyarakat adat yang punya tanah dan hutan adat bukan perusahan atau pemerintah,” tegas Sem kepada suarapapua.com saat ditemui di kampung Ayapo, distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura (26/10/2022).
Menurut Sem, AMAN pada prinsipnya akan melakukan perlawanan dan menolak setiap investasi mampu pembangunan yang dilakukan oleh pemrintah jika itu mengancam ekstensi dari masyarakat adat itu sendiri.
“Untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam,perampasan tanah adat yang terus maka kita perlu kembali ke wilayah adat masing-masing dan mengorganisir setiap masyarakat adat yang untuk menolak semua investasi. Kerja-kerja di basis masing-masing sangatlah penting,” ajaknya.
Selebihnya Sem menjelaskan sejak pembukaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di tanah Tabi banyak sekali permasalahan masyarakat adat yang di sampaikan. Untuk itu Ia mengajak seluruh masayarakat adat untuk menolak setiap investasi yang masuk.
Feki Wilson Mobalen, ketua BPH AMAN Sorong Raya menegaskan pada 13 September 2017 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan mendeklarasikan PBB tentang hak-hak masyrakat adat. Dengan adanya deklarasi tersebut maka Pemerintah Indonesia harus menghargai hak-hak masyarakat adat.
“Pemerintah harus menghormati hak-hak masyarakat adat, apapun yang berkaitan dengan masyarakat harus dibicarakan dengan masyarakat adat setempat,”jelasnya.
Feki meminta kepada Pemerinta Pusat untuk segera mengembalikan kedaulatan tanah adat kepada masyarakat adat. Katanya, masyarakat adat hidup dari sumber daya alam yang ada diatas tanah adat mereka.
“Pemerintah harus berikan kembali kedaulatan atas tanah adat kami. Kami sendiri yang akan mengelolahnya,” pungkasnya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
