PartnersPartai Caledonian Union Usulkan Tanggal Kesepakatan Kemerdekaan

Partai Caledonian Union Usulkan Tanggal Kesepakatan Kemerdekaan

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Partai pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, Caledonian Union telah mengusulkan tanggal 24 September 2025 sebagai tanggal tercapainya kesepakatan dengan Prancis untuk mengakhiri masa penjajahan.

Partai tersebut menginginkan kemerdekaan wilayah tersebut pada tahun 2025, dan memilih tanggal 24 September, karena tanggal tersebut merupakan tanggal HUT ke – 170 Kaledonia Baru yang menjadi koloni Prancis.

Seruan tersebut disampaikan Presiden Partai Daniel Goa, setelah adanya laporan dari Paris bahwa menteri dalam negeri Prancis, Gerald Darmanin akan kembali ke Kaledonia Baru pada awal Maret 2023 untuk memajukan pekerjaan pada undang-undang baru untuk wilayah tersebut.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Dalam tiga kali referendum, pihak pro-kemerdekaan Kanak dan Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS), termasuk mencakup Uni Kaledonia menolak untuk mengakui pemungutan suara yang dilakukan untuk ketiga kalinya, yang diadakan pada Desember 2021.

Karena hasil ketiga pemungutan suara tersebut akan menyimpulkan Kesepakatan Noumea tanpa Kaledonia Baru yang merdeka.  Para pemangku kepentingan yang terkait harus dipertemukan untuk membahas situasi tersebut.

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

FLNKS dijadwalkan untuk mengadakan kongres pada akhir Februari 2023, guna mempersiapkan posisinya dalam pembicaraan bilateral yang dijadwalkan dengan Menteri Perancis, Darmanin.

Kaledonia Baru telah masuk dalam daftar dekolonisasi PBB sejak tahun 1986, berdasarkan hak penentuan nasib sendiri yang diakui secara internasional oleh masyarakat Kanak.

Goa mengatakan bahwa negosiasi hanya akan bermanfaat jika berhubungan dengan emansipasi negara tersebut.

Baca Juga:  FIFA Akan Mempromosikan Hubungan 'non-partisan, non-politik' Antara Fiji dan Indonesia

Ia mengatakan bahwa pihaknya perlu mengetahui bagaimana negara Prancis akan menarik diri dan bagaimana Prancis akan memberikan kompensasi kepada Kaledonia Baru atas penjarahan sumber daya alam selama 170 tahun.

Kubu anti-kemerdekaan mengatakan bahwa undang-undang yang telah direvisi mesti siap untuk pemilihan provinsi pada 2024.

Partai-partai yang pro-Prancis mengatakan bahwa pada saat itu pemilihan terbatas harus dibuka untuk semua warga negara Prancis.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU...

0
"Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” ujar Sunardi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.