SORONG, SUARAPAPUA.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah se-Tanah Papua di kota Sorong, Jumat (3/2/2023).
Rakor dihadiri pelaksana harian gubernur Papua dan lima penjabat gubernur beserta seluruh bupati dan wali kota dari enam provinsi di Tanah Papua.
Menurut Jhon Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri, rakor membahas masalah transisi politik agar para kepala daerah tak terpengaruh dengan proses yang tengah berlangsung hingga pesta demokrasi tahun 2024.
Kepada sejumlah wartawan usai rakor di Hotel Vega, kota Sorong, Wetipo mengatakan, rakor ini baru pertama di tahun 2023 dengan tujuan mensinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan oleh para penjabat gubernur yang ada di Tanah Papua.
“Memang hari ini semua pejabat lengkap hadir. Dengan harapan para kepala daerah bisa tegak lurus dalam proses mengawal pelaksanaan Pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu, Wetipo berharap dengan adanya rakor ini apa yang akan dikerjakan para kepala daerah termasuk bagaimana mengajak generasi Papua bisa berbicara masalah ekonomi, infrastruktur serta berbagai aspek pembangunan lainnya.
“Ini semua merupakan suatu bentuk kepedulian kita agar Papua umumnya ke depan agar lebih baik. Jadi, rakor hari ini kita bicara banyak hal yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar masyarakat,” kata Wetipo.
Mantan bupati Jayawijaya dua periode itu menjelaskan, soal konsep pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya akan dibahas dalam waktu dekat.
“Rencana tanggal 16 Februari, Mendagri akan paparkan konsep pembangunan empat DOB kepada wakil presiden yang kemudian akan diteruskan ke pak presiden,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Musa’ad, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, menilai rakor ini satu terobosan positif yang sangat penting karena sejumlah agenda penting di pemerintahan pada umumnya terlebih khusus di DOB dibahas.
“Ada beberapa agenda penting yang harus diselesaikan, seperti pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP),” kata Musa’ad.
Pantauan suarapapua.com, rakor kepala daerah se-Tanah Papua yang berlangsung di kota Sorong hari ini dipimpin langsung Mendagri.
Hanya saja, rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah baik bupati maupun gubernur se-Tanah Papua tertutup untuk wartawan.
Selain tak ada ruang jurnalis meliput, seluruh protokoler dari masing-masing kepala daerah juga tak diperkenankan ada di dalam ruangan selama rapat berlangsung. Kecuali pegawai Kominfo dan Kemendagri yang diizinkan.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
