JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Yan Christian Warinusi, sebagai advokat dan pemerhati korupsi di Papua Barat berharap pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua Barat menetapkan dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat yang tengah diselidiki pihak Polda.
“Saya masih yakin bahwa Kapolda Papua Barat melalui Ditkrimsus Polda Papua Barat akan segera menetapkan calon tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat yang tengah diselidiki saat ini,” kata Warinusi kepada suarapapua.com melalui pesan WhatsApp, Senin (21/2/2023).
Warinusi mengungkapkan, jumlah dugaan kerugian negara berkisar Rp.227 miliar dan tengah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Katanya, keyakinan ini didasarkan pada langkah penyidik Polda Papua Barat yang terus melakukan pemanggilan dan mendengar sejumlah orang yang merupakan pengurus cabang-cabang olahraga (cabor) sebagai saksi.
Sehingga hal tersebut tentu lanjutnya akan membantu penyidik Polda Papua Barat untuk semakin dekat kepada penentuan siapa sang tersangka yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya terhadap anggaran ratusan miliar rupiah dana hibah bagi KONI Papua Barat dalam tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 itu.
“Peningkatan status tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dalam kasus dugaan tipikor KONI Papua Barat ini telah dilakukan sejak pertengahan Desember 2023.”
“Berarti saat ini sudah memasuki 3 bulan, sehingga kami semakin yakin bahwa penetapan tersangka dari tubuh pengelola dana hibah KONI Papua Barat tinggal menunggu hitungan Minggu.”
“Bahkan hari saja untuk kepentingan memenuhi rada keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat olahraga di wilayah Provinsi ke-33 di Indonesia ini.”
Sebelumnya, penyidik Ditkrimsus Polda Papua Barat tengah mengungkap dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat sejak 2019, 2020 dan 2021.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, dirinya tidak memberi ampun kepada mereka yang terlibat kasus hukum.
Ia menyatakan, hal tersebut tidak hanya berlaku bagi kasus KONI Papua Barat, namun juga kasus korupsi lainnya.
Pewarta: Elisa Sekenyap
