WAMENA, SUARAPAPUA.com — Rakyat Papua Papua mendukung perjuangan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di forum Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai sesama ras Melanesia untuk memperjuangkan kemerdekaan politik.
Pernyataan itu dikemukakan Simion R. W. Alua Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, melalui press release, Sabtu (25/2/2023). Siaran pers ditandatangani Rev. Edison K. Waromi, Perdana Menteri dan Bucthar Tabuni, ketua West Papua Council.
Diuraikan dalam siaran pers itu, MSG didirikan dengan tujuan menjalin persatuan dan kesatuan diantara negara-negara sub regional bangsa Melanesia di regional Pasifik Selatan guna membangun kerjasa sama dalam segala bidang, terutama turut memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah kawasan Melanesia yang sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.
Seiring dengan hal itu, kata Surabut, West Papua sebagai salah satu wilayah konflik di Pasifik Selatan yang juga termasuk sebagai etnis Melanesia sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri atas pendudukan ilegal Indonesia.
“Sebagai wilayah konflik beretnis Melanesia, West Papua mempunyai hak yang sama dengan negara-negara Melanesia lainnya untuk duduk bersama dalam forum MSG. Dan MSG sendiri telah mengaku hal ini, sehingga menerima West Papua sebagai anggota observer pada tahun 2015. Pengakuan akan hak penentuan nasib sendiri West Papua sebagai bangsa dan negara yang berdaulat tidak lain diperjuangkan melalui pengakuan dari sesama bangsa Melanesia,” jelasnya.
Agar ada pengakuan dari sesama bangsa Melanesia di Pasifik Selatan, kata Simion, penting bagi West Papua untuk kembali ke Honai Melanesia (MSG).
“MSG adalah Honai Melanesia. West Papua kembali ke saudara-saudari Melanesia melalui MSG, bukan lagi sebagai observer, tetapi full member.”
Status full member menurutnya sangat penting bagi West Papua dalam perjuangan panjang untuk penentuan nasib sendiri.
“Pengakuan West Papua sebagai tuan rumah atau full member di MSG secara yuridis melegalkan perjuangan hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri, merdeka dan berdaulat penuh,” ujar Surabut.
Dengan pengakuan keanggotaan full member, imbuh Surabut, tentu akan berdampak pada dua aspek penting yakni politik dan hukum.
“Pertama, secara politik, penerimaan West Papua sebagai full member memberikan garansi politik bagi perjuangan West Papua untuk melobi ke tingkat internasional di forum-forum negara-negara Kepulauan Pasifik, Afrika, Karibia dan Eropa.”
Lanjut Surabut, “Yang kedua, secara hukum, West Papua memiliki status legal (legal standing), artinya perjuangan West Papua untuk menentukan nasib sendiri secara hukum telah diakui oleh bangsa-bangsa Melanesia. Perjuangan West Papua bukan ilegal lagi sebagaimana selalu didengungkan oleh Indonesia.”
Dengan dasar itu selanjutnya West Papua menurut Surabut, memiliki subjek hukun dan menjadi subjek politik. Artinya, dengan pengakuan status keanggotaan West Papua di MSG, serta merta menaikan garansi hukum yakni sebagai subjek hukum.
“Itu berimplikasi pada politik, West Papua bukanlah lagi sebagai objek dari politik, tetapi subjek dari politik atau pelaku politik yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk berpolitik di tingkat Melanesia secara khusus dan di dunia internasional secara umum,” ungkapnya.
Simion menyebut satu hal yang ditakutkan oleh Indonesia saat ini adalah status West Papua menjadi subjek hukum dan subjek politik.
“Karena berhadapan dengan hukum dan politik internasional, West Papua telah memiliki dan atau menjadi subjek hukum dan politik di MSG, memungkinkan West Papua dalam forum internasional yaitu FIP, ACP, UE, UA, dan jika memungkinkan terdaftar di forum-forum tersebut, sampai pada tingkat United Nation’s atau PBB,” bebernya.
Dalam tahun 2023 ini, MSG akan mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Kata Simion, ini kesempatan bagus bagi West Papua untuk dapat diterima sebagai anggota penuh di MSG.
“Sebab saat ini Vanuatu mendapatkan mandat memimpin MSG. Ini merupakan kesempatan yang baik, karena Vanuatu adalah negara Melanesia yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Papua,” kata Surabut.
Karena itu, pihaknya menyampaikan beberapa hal penting yang patut diketahui seluruh komponen rakyat Papua.
Pertama, fokus agenda awal tahun 2023 adalah target keanggotaan penuh (full member) West Papua di MSG.
Kedua, mendesak presiden Benny Wenda bersama tim segera lakukan lobi-lobi politik kepada negara-negara anggota MSG untuk tujuan akhir keanggotaan penuh West Papua di MSG.
Ketiga, rakyat Papua siap membiayai lobi politik West Papua di kawasan Melanesia.
Keempat, memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai Melanesia, maka rakyat Papua mendesak sekretariat MSG untuk menerima keanggotaan penuh West Papua di KTT MSG (Leaders Summit).
Kelima, rakyat Papua mendukung keanggotaan penuh di MSG.
Keenam, rakyat Papua menyampaikan terimakasih kepada pemerintah Vanuatu.
Sebelumnya, Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Fiji, saat menerima Benny Wenda, Rabu (22/2/2023) di kota Nadi, Fiji, menyatakan, pemerintahannya akan mendukung West Papua menjadi anggota penuh MSG.
“Ya, kami akan mendukung mereka [ULMWP] karena mereka orang Melanesia,” kata Sitiveni Rabuka, dilansir Radio New Zealand edisi Jumat (24/02/2023).
Lanjut Sitiveni, “Saya lebih berharap [ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh].”
Sitiveni Rabuka merupakan pemimpin Fiji pertama dalam 16 tahun yang mengadakan pertemuan empat mata dengan pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
