BeritaMahasiswa Yahukimo di Sorong Minta Aparat TNI dan Polri Hentikan Penyisiran dan...

Mahasiswa Yahukimo di Sorong Minta Aparat TNI dan Polri Hentikan Penyisiran dan Penangkapan Warga Sipil

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Konflik bersenjata di Papua akan terus terjadi, selama selama pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan militer. Oleh sebab itu mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Barat Daya tolak penambahan anggota pasukan TNI dan Polri di Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua Pengunungan.

Menurut mahasiswa konflik di Papua yang tidak pernah diselesaikan karena pemerintah terus melakukan pendekatan dengan pendekatan militeristik.

“Kami mahasiswa Yahukimo menolak tegas adanya penambahan pasukan TNI dan Polri di Kabupaten Yahukimo. Fakta masalah di Papua sudah terjadi sangat lama, tetapi tidak pernah diselesaikan, ” tegas Yulianus Payage, Koordinator mahasiswa Yahukimo di Sorong Papua Barat Daya kepada suarapapua.com melalui panggilan telepon pada, Selasa (14/3/2023).

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Pertamina Monitor Kesiapan Layanan Avtur di Terminal Sentani

Mahasiswa Yahukimo di Sorong meminta pemerintah mengevaluasi cara penanganan konflik di Papua yang selama dilakukan dengan pendekatan militer.

“Pemerintah sudah tahu dan mengerti kalau pendekatan militer selama ini gagal menyelesaikan masalah konflik. Rakyat sipil selalu menjadi korban dari konflik TPNPB dan TNI dan Polri, tapi terus menggunakan pendekatan militer ” tukasnya.

Baca Juga:  Pertamina Pastikan Stok Avtur Tersedia Selama Arus Balik Lebaran 2024

Oleh sebab itu pihaknya menyampaikan beberapa poin tuntutan, yaitu;

  1. Mahasiswa Yahukimo menolak tegas penambahan pasukan TNI dan Polri di Kabupaten Yahokimo, Papua Pengunungan.
  2. Mahasiswa menolak dan meminta agar TNI dan Polri hentikan penyisiran di rumah-rumah warga sipil di Yahukimo, dan mendesak Kapolres Yahukimo untuk hentikan menangkap warga sipil.
  3. Mahasiswa Yahukimo dengan tegas meminta Kapolres Yahokimo untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan.
  4. Mahasiswa dengan tegas meminta agar TNI dan Polri hentikan kekerasan militer di atas Tanah Papua.
  5. Mahasiswa mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia untuk segara membebaskan seluruh tahan politik di tanah Papua.
Baca Juga:  Dua Anak Diterjang Peluru, Satu Tewas, Satu Kritis Dalam Konflik di Intan Jaya

Diketahui, pihak Polda Papua menambah satu Kompi Brimob untuk diperbantukan guna memperkuat keamanan di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Menurut Polda, penambahan pasukan dilakukan guna mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan KKB.

 

Pewarta: Reiner Brabar
Editor:Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.