ADVERTORIALMusrenbangda Dogiyai Dibuka, Pj Bupati dan Kepala Bappeda Tekankan Delapan Hal Penting

Musrenbangda Dogiyai Dibuka, Pj Bupati dan Kepala Bappeda Tekankan Delapan Hal Penting

MOWANEMANI, SUARAPAPUA.com — Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) kabupaten Dogiyai tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 diselenggarakan di Kigamani, ibu kota kabupaten Dogiyai, 4-5 Maret 2023.

Musrenbangda bertema “Pemastian kestabilan wilayah yang aman dan tentram yang bersinergi dengan kehidupan demokrasi yang harmonis serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat” itu dibuka secara resmi Damiana Tekege, pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) kabupaten Dogiyai mewakili Petrus Agapa, penjabat bupati kabupaten Dogiyai.

Naskah sambutan tertulis Pj bupati Dogiyai yang dibacakan Damiana Tekege, menyatakan pentingnya kegiatan Musrenbangda sebagai kerangka acuan perencanaan pembangunan daerah pada setahun mendatang.

“Kegiatan Musrenbangda merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan dengan serius dan sesuai aturan agar kita menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas dan bermanfaat bagi daerah,” tuturnya.

Karena itu, Musrenbang diminta dijadikan sebagai sebuah forum strategis dan sangat menentukan nasib daerah dan masyarakat kabupaten Dogiyai.

Setidaknya Musrenbangda menghimpun usulan dari semua komponen masyarakat. Semua usulan diterima, dibahas dan selanjutnya disesuaikan dengan program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026, Renstra OPD tahun 2023-2026, serta kondisi keuangan daerah Dogiyai.

“Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh APBD, maka diusulkan ke pemerintah provinsi atau pusat,” katanya.

Plt Sekda Dogiyai Damiana Tekege bersama Kepala Bappeda Litbang Dogiyai Yakobus Dogomo dan Tenaga Asistensi Bappeda Provinsi Papua Tengah berpose usai pembukaan Musrenbangda. (Ist)

Sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan dilakukan secara hirarki dari pusat ke daerah. Ada program prioritas nasional yang harus dilakukan di daerah agar tujuan pembangunan nasional tercapai.

Baca Juga:  Masyarakat Sampaikan Harapan Mereka Saat Pj Bupati Intan Jaya Gelar Jalan Kaki di Sugapa

Tahun 2023 dan 2024 presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar memperhatikan beberapa aspek, antara lain kendalikan inflasi daerah, gunakan produk dalam negeri, mengatasi stunting, menangani kemiskinan ekstrim, menjaga keamanan daerah, serta sukseskan Pemilu 2024.

“Instruksi ini perlu diseriusi dan ditindaklanjuti setiap OPD yang ada,” tekannya.

Karena Musrenbangda sebagai forum resmi yang sangat penting dan menentukan pembangunan tahun anggaran 2024, penjabat bupati menyampaikan sedikitnya empat harapan.

Pertama, semua OPD dan stakeholder dapat mengikuti Musrenbang dengan serius dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyusun program kerja secara rasional dan realistis.

Kedua, dalam penyusunan program kerja tahun 2024, dapat mengacu pada agenda pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026, Renstra OPD tahun 2023-2026 serta RKPD provinsi Papua Tengah dan prioritas nasional.

Ketiga, para stakeholder (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan intelektul Dogiyai) yang telah diundang dapat memberikan kontribusi pikiran yang baik agar dalam penyusunan RKPD kabupaten Dogiyai tahun 2023 termuat harapan masyarakat kabupaten Dogiyai.

Keempat, hindari tumpan tindih program kerja antar OPD. Usulkan program kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Dengan menyampaikan ini sambutan diakhiri dengan ajakan untuk satu pemahaman yang baik di forum Musrenbang guna lancarnya penyusunan RKPD tahun anggaran 2024.

Sementara itu, Yakobus Dogomo, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan Pengembangan (Bappeda Litbang) kabupaten Dogiyai, mengatakan, Musrenbang diadakan setelah beberapa waktu lalu selesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2023-2026.

Baca Juga:  Hilangkan Rasa Takut, Pj Bupati dan Rombongan Jalan Kaki di Sekitar Kota Sugapa

Kata Dogomo, penyusunan Renstra menjabarkan RPD kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026 sesuai tugas masing-masing OPD. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Ranja) pada Musrenbang ini.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah supaya tujuan pembangunan daerah tercapai,” kata Dogomo.

Konsultasi dengan Tim Bappeda Litbang kabupaten Dogiyai, Selasa (4/4/2023) usai kegiatan Musrenbanda dibuka secara resmi. (Ist)

Dijelaskan, perencanaan pembangunan daerah mengacu pada dokumen perencanaan itu. Dimana dalam RPD kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026 ada 8 program prioritas yakni dukungan Pemilu serentak tahun 2024, pengembangan komoditi unggulan kopi dan sayur mayur, penanggulangan Stunting, peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, pengembangan Telekomunikasi, penguatan afirmasi, pembinaan dan pemberdayaan distrik, serta menjaga keamaan dan ketertiban umum.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Dogomo ingatkan pentingnya sinkronisasi antara agenda pembangunan daerah, provinsi dan nasional agar daerah mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan di tingkat provinsi dan secara nasional sesuai amanah Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu juga menurutnya supaya mudah dalam lobi anggaran terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Bila terjadi sinkronisasi dan harmonisasi agenda pembangunan antara daerah dan nasional, tentunya capaian target pembangunan daerah maupun nasional mudah dicapai.

“Forum Musrenbangda ini sangat penting karena menjadi sarana untuk membahas usulan program kerja dari OPD dan juga sarana untuk mendapat saran, usul bahkan kritik dari semu stakeholder,” kata Dogomo.

Baca Juga:  BNPB RI Tiba di Intan Jaya Tinjau Korban Bencana Alam

Karena itu, dalam Musrenbang ini Yakobus Dogomo sampaikan empat hal penting untuk dipedomani.

Pertama, para pimpinan OPD dapat memastikan keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPD Dogiyai tahun 2023-2026 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari OPD.

Kedua, semua OPD segera menyelesaikan penyusunan matriks Renstra dan Renja. Selanjutnya segera diselesaikan juga dokumen Renstra dan Renja.

Ketiga, pimpinan OPD dapat memperhatikan usul, saran dan kritik dari stakeholder dalam forum ini untuk dipertimbangkan masuk di dalam program kerja OPD.

Keempat, susunlah program kerja yang mudah. Artinya, mudah didapat dananya, mudah dilaksanakan, mudah dicapai targetnya dan mudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Atau dengan kata lain, buatlah program kerja yang realistis dan kontekstual,” ujarnya.

Dogomo juga berharap, Musrenbangda ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang berbobot, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan dengan baik dan outputnya tercapai.

Perwakilan pimpinan OPD berkosultasi dengan Tim Bappeda Litbang kabupaten Dogiyai, Selasa (4/4/2023) usai Musrenbanda dibuka secara resmi. (Ist)

Pembukaan Musrenbangda dihadiri ketua DPRD Dogiyai, Kapolres Dogiyai, Perwira Penghubung Pangdam Cenderawasih, Asisten 1, 2 dan 3 Setda Dogiyai, Tenaga Asistensi dari Bappeda Provinsi Papua Tengah antara lain Delfian Malondong dan rombongan, para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Distrik di lingkungan Pemkab Dogiyai.

Hadir juga Kapolsek Kamuu, Kapolsek Mapia, Danramil Kamuu, Danramil Mapia, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan intelektual Dogiyai, serta tamu undangan lainnya.

Setelah kemarin dibuka secara resmi, kegiatan Musrenbangda diisi beberapa tahapan baku hingga berlangsung di hari ini sebagai tahap finalisasi.

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

ANZ Mengantisipasi Pertumbuhan Populasi Fiji Seiring Melambatnya Migrasi Ke Luar Negeri

0
"Kekhawatiran jangka panjang adalah perlambatan pertumbuhan populasi yang terus-menerus (dari 2,12% selama 1966-1976 menjadi 0,55% selama 2007-17). Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menciptakan kekurangan tenaga kerja," tulis mereka.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.