JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Manajemen markas pusat komando nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mendesak pemerintah Republik Indonesia segera hentikan operasi militer di Nduga dan seluruh Tanah Papua. Sebaiknya utamakan upaya pembebasan Pilot Susi Air Phillips Mark Mehrtens melalui diplomasi damai.
Desakan itu ditegaskan Sebby Sambom, juru bicara TPNPB OPM, melalui rekaman video yang diterima media ini, Kamis (6/4/2023).
“Manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM mendesak pemerintah Indonesia, TNI dan Polri untuk segera hentikan operasi militer di Ndugama, dan lebih fokuskan membebaskan sandera pilot Mr. Phillips melalui jalur prosesi damai,” ujar Sebby .
Tampak dalam rekaman video itu, Sebby Sambom didampingi Terryanus Satto, kepala staf umum Komando Nasional TPNPB OPM.
Kata Sebby, jika pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan masalah penyanderaan pilot asal Selandia Baru itu melalui diplomasi damai, pihaknya pun siap menerima.
“Untuk pembebasan pilot, hal-hal ini harus kami lakukan,” kata Sebby.
Dalam rangka pembebasan pilot, Sebby Sambom tegaskan, negara tidak bisa bernegosiasi secara damai dengan Jenderal Egianus Kogeya bersama pasukannya.
“Pemerintah Indonesia dan TNI Polri tidak akan bisa melakukan negosiasi secara damai dengan Jenderal Egianus Kogeya. Karena ini masalah Papua merdeka, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus berkomunikasi dengan manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM,” ujar Sebby.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kepada Komnas HAM RI Perwakilan Papua agar mendesak TNI dan Polri untuk segera hentikan operasi militer di Ndugama. Dengan membangun komunikasi bersama aparat keamanan Indonesia agar lebih mengedepankan kemanusiaan dalam operasi militer di Ndugama, Lanny Jaya dan daerah lain dengan atas nama pembebasan pilot Susi Air.
“Kami minta Komnas HAM Perwakilan Papua, saudara Frits Ramandei dengan timnya segera bangun komunikasi dengan TNI Polri untuk menghentikan operasi militer, dan juga monitoring tentang sandera di Ndugama. Hal ini harus dilakukan. Kami harap, karena saudara bekerja untuk melindungi umat Tuhan, rakyat bangsa Papua Barat,” tandasnya.
REDAKSI