TPNPBTPNPB: Serangan Udara TNI-Polri Mengebom Wilayah Pengungsi di Ndugama Tidak Seimbang

TPNPB: Serangan Udara TNI-Polri Mengebom Wilayah Pengungsi di Ndugama Tidak Seimbang

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap III Ndugama Derakma pada Kamis (12/4/2024) menyatakan, sebelumnya pada tahun 2017 telah mendeklarasikan wilayah perang yakni daerah jalan Trans Wamena – Nduga, Mumugu atau Batas Batu. Hal itu telah diketahui militer Indonesia, tetapi pada Rabu (10/4/2024) pihaknya melanggar hal itu dengan melakukan pengeboman di daerah pengungsian warga sipil di Nduga.

“Kami sudah menentukan wilayah perang sejak 2017, bahwa daerah perang itu dari jalan trans Wamena-Nduga, hingga Mumugu atau Batas Batu, tetapi militer Indonesia melanggar itu dan mengebom daerah pengungsi warga sipil yang masih tinggal,” kata Sebby Sambom, juru bicara TPNPB sebagaimana pernyataan Brigjend Egianus Kogeya, Panglima Kodap III Ndugama Derakma.

Daerah pengungsi warga sipil itu, kata Sebby, adalah daerah Kwiyawagi, Geselema hingga Yuguru dan sekitarnya. Daerah itulah menurut Sebby dibombardir aparat TNI dan Polri.

Baca Juga:  Situasi Paniai Sejak Jasad Danramil Agadide Ditemukan

“Kami sudah sampaikan daerah Kwiyawagi – Geselema, Yuguru dan sekitarnya itu daerah pengungsi. Oleh sebab itu, Indonesia stop menggunakan bom melalui helikopter dan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengeboman.”

Menurutnya, tindakan aparat Indonesia tidak seimbang.

“Tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI dan Polri terhadap kami sangat tidak seimbang. Apalagi menyerang dengan menurunkan bom, mortir yang dilepaskan tanpa memastikan baik antara kami TPNPB OPM dan warga sipil.”

Mestinya kata Sebby, penyerangan aparat diarahkan kepada pasukan TPNPB, bukan warga sipil. Penyerangan juga menurut Sebby dilakukan melalui darat agar seimbang dan itu TPNPB siap menghadapinya.

“Kalau lewat darat kami siap melayani kalian berapa pun jumlah yang Jakarta kirim, kami siap hadapi. Kami juga minta stop sebarkan informasi melalui radio SSB (Single Side Band) bahwa akan mengusir masyarakat sipil dari kampung halamannya di beberapa distrik.”

Baca Juga:  Sebby Sambom: Serangan Aparat TNI-Polri Selama Tiga Hari di Nduga Membahayakan Nyawa Pilot Philips

“Sejauh ini kami pikir Indonesia dan Selandia baru buka diri negosiasi dengan kami TPNPB-OPM untuk pembebasan pilot Selandia Baru itu. Namun kami melihat bahwa Indonesia dan Selandia Baru tidak punya niat baik selamatkan pilot yang kami sandera ini.”

“Maka pilot ini [kapten Philips Mark Mehrtens] akan kami bawa keliling di medan perang sampai mati sama-sama dengan kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama Derakma.”

Sebby mengakui, beberapa waktu lalu pasukan Kodap III Ndugama Derakma menempatkan pilot Philips Asal Selandia Baru itu di tengah warga masyarakat yang dijaga ketat anggota pasukan khusus Kodap III dengan tujuan menunggu negosiasi pembebasan.

Baca Juga:  Pilot Selandia Baru Mengaku Terancam Dibom Militer Indonesia

“Beberapa waktu lalu kami sengaja tempatkan pilot di masyarakat, dijaga ketat anggota khusus Kodap III Ndugama Derakma dengan tujuan tunggu negosiasi.”

“Tetapi pemerintah Jakarta melakukan pemboman secara brutal terhadap tempat-tempat warga masyarakat. Sehingga kami ambil alih terhadap pilot bersama TPNPB OPM Kodap III Ndugama Derakma.”

“Oleh sebab itu, kami sampaikan bahwa kami tidak akan melepas pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB,” pungkasnya.

Sejak berita ini disiarkan, belum ada konfirmasi dari TNI dan Polri terkait klaim pengeboman pengungsi warga sipil yang disampaikan Jubir TPNPB. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP Himbau Rakyat Papua Peringati 1 Mei Dengan Aksi Serentak

0
“ULMWP sebagai wadah koordinatif gerakan rakyat, siap bertanggung jawab penuh atas semua rangkaian aksi yang dilakukan dalam bentuk apa pun di hadapkan kolonialisme Indonesia dan dunia Internasional.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.