JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemimpin partai Kebangkitan Pasifik Kaledonia Baru telah mempresentasikan visinya tentang pembangunan wilayah tersebut kepada pemerintah Prancis.
Milakulo Tukumuli bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menjelang pembicaraan antara Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne dan para politisi pro dan anti-kemerdekaan Kaledonia Baru.
Kedua belah pihak yang berseteru merupakan penandatangan Perjanjian Noumea tahun 1998 yang telah menjadi peta jalan bagi proses dekolonisasi.
Kebangkitan Pasifik, yang mewakili kepentingan komunitas Wallisia dan Futunan, dibentuk menjelang pemilihan umum provinsi terakhir dan sekarang memegang keseimbangan kekuasaan di Kongres Kaledonia Baru.
Tukumuli mengatakan bahwa penting untuk menetapkan metodologi untuk melangkah maju setelah penolakan kedaulatan penuh dalam tiga referendum di bawah perjanjian tersebut.
Kubu anti-kemerdekaan berharap Paris akan mengamandemen konstitusi Prancis untuk membalikkan pembatasan pemungutan suara yang diperkenalkan dengan perjanjian Noumea.
Kubu pro-kemerdekaan menganggap pembatasan tersebut sebagai pencapaian yang tidak dapat diubah dari proses dekolonisasi.
Perwakilannya mengatakan bahwa pembicaraan minggu ini di Paris hanyalah diskusi dan bukan negosiasi formal yang menghasilkan komitmen apa pun.
Partai pro-kemerdekaan terbesar itu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali kemerdekaan pada tahun 2025, sementara pihak anti-kemerdekaan menginginkan reintegrasi dengan Prancis.
Kaledonia Baru telah masuk dalam daftar dekolonisasi PBB sejak 1986, berdasarkan hak menentukan nasib sendiri yang diakui secara internasional oleh orang-orang Kanak.
Editor: Elisa Sekenyap
