JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Yohanis Mambrasar, pengacara Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua mendesak Pangdam XVIII/Kasuari dan pemerintah kabupaten Maybrat mendengar aspirasi masyarakat Maybrat terkait kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Yonif 623/Bakti Wira Utama (BWU).
Trauma berkepanjangan yang dialami masyarakat Maybrat pasca insiden Kisor pada September 2021 hingg saat ini belum pulih.
Karena itu, kata Yohanis Mambrasar, kehadiran Satgas Yonif 623/BWU akan menambah trauma serta membuat masyarakat lebih memilih tinggal di tempat-tempat pengungsian.
“Situasi belum pulih, ditambah lagi kehadiran Satgas ini membuat masyarakat Maybrat semakin merasa tidak nyaman untuk berada di kampung-kampung mereka,” kata Yohanis kepada suarapapua.com, Selasa (18/4/2023).
Ditegaskan, masyarakat di kabupaten Maybrat butuh kenyamanan dan kebebasan dalam melakukan aktivitas kehidupan mereka. Tetapi kehadiran Satgas Yonif 623 justru akan memicu konflik bersenjata lagi di Maybrat.
“Masyarakat Maybrat telah melakukan aksi damai kemarin (17/4/2023) di kantor DPRD Maybrat untuk menolak kehadiran Satgas itu. Kalau masyarakat sudah tolak, kemungkinan kelompok TPNPB juga tidak akan terima kehadiran militer,” ujarnya.
Advokat PAHAM Papua menyarankan agar pemerintah kabupaten Maybrat dan Pangdam XVIII/Kasuari dapat merespons aspirasi masyarakat untuk segera menarik kembali pasukan militer yang baru didatangkan itu.
“Sebaiknya Pangdam, penjabat bupati dan DPRD Maybrat tarik kembali pasukan militer dari Maybrat demi rasa aman bagi masyarakat Maybrat. Warga yang awalnya bebas ke hutan, berkebun atau berburu menjadi takut dan tidak bebas beraktivitas pasca kehadiran TNI di kampungnya,” kata Mambrasar.
Suara Aliansi Masyarakat Maybrat Peduli Kenyamanan
Masyarakat peduli kenyamanan melakukan aksi demo damai, Senin (17/4/2023) di halaman kantor DPRD Maybrat. Mereka menuntut adanya kenyamanan hidup warga masyarakat pasca penempatan aparat keamanan di Tanah Papua termasuk kabupaten Maybrat.
Dengan membawa sejumlah pamflet, massa aksi mendatangi kantor DPRD Maybrat mendesak pemerintah Maybrat segera tarik kembali Satgas Yonif 623/BWU. Juga, mempertanyakan situasi apa yang membuat pemerintah mendatangkan satuan tugas itu?.
Vinsen Taa, koordinator umum aksi, dalam dalam siaran pers yang terima suarapapua.com, mengungkapkan, tentu menurut pemerintah pusat kehadiran militer untuk membantu dan melindungi masyarakat, tetapi fakta yang terjadi berbeda di tengah masyarakat Papua terlebih khususnya masyarakat Maybrat.
Kenyataannya, pendekatan militer dengan mendatangkan Satgas dengan jumlah besar serta pembangunan pos-pos militer hingga kampung-kampung di Maybrat membuat masyarakat merasa tidak nyaman.
“Konflik antara TNPB OPM dan TNI/Polri yang terjadi di Kisor Maybrat ini rakyat sipil yang menjadi korban. Sampai saat ini segala aktivitas dipantau terus, bahkan ibadah pun selalu dijaga.”
“Hal ini juga berimbas pada aktivitas utama masyarakat Maybrat (terutama di wilayah Konja dan Bori), seperti berburu, berkebun dan pergi ke hutan atau dusun dengan membawa peralatan seperti parang, tombak, busur, anak panah dan lainnya. Bagi masyarakat, kehadiran TNI di kampung-kampung akan mengancam dan merusak aktivitas sosial ekonomi masyarakat Maybrat,” tulisnya dalam siaran pers.
Dalam orasinya, Aliansi Masyarakat Maybrat Peduli Kenyamanan bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dijawab.
“Kami berikan waktu sampai tanggal 19 April, kalau tidak ada jawaban, maka kami akan kembali melakukan aksi lagi,” tulisnya.
Dilansir Antaranews.com, 1.200 prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Angkatan Darat tiba di Sorong. Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema menjelaskan, pasukan itu berjumlah tiga satgas, yakni dua satgas sudah tiba di Sorong, dan satu satgas lagi dalam perjalanan atau masih di Ambon.
“Dua Satgas yang sudah tiba adalah Batalion 133/Satria Yudha berasal dari Kodam I/Bukit Barisan Palembang dan Batalion 623/Bakti Wira Utama dari Kodam VI/Wulawarman Makassar,” kata Gabriel.
Dari tiga Kodam ini, dijelaskan, setiap batalion mengirimkan 400 personel, sehingga jumlahnya 1.200 personel. Selanjutnya dikirim ke seluruh wilayah Kodam XVIII/Kasuari, yang meliputi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Satgas tersebut katanya akan bertugas selama setahun untuk mengamankan pembangunan.
Diketahui, sebanyak 167 orang prajurit Satgas Yonif/BWU telah tiba di Maybrat sejak 13 April 2023.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
