WAMENA, SUARAPAPUA.com — Warga masyarakat di distrik Tagineri, kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mempertanyakan pemerintah daerah yang tidak pernah mau respons terhadap usulan sejumlah program sesuai kebutuhan. Usulan rutin disampaikan sejak beberapa periode lalu, tetapi katanya tidak pernah dijawab pemerintah daerah.
Amos Yikwa, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) distrik Tagineri, mengatakan, pemerintah kabupaten Jayawijaya tidak pernah peduli dengan usulan masyarakat yang disampaikan dari periode ke periode.
Kepada suarapapua.com di Wamena, Selasa (2/5/2023), Amos menyebutkan beberapa usulan itu antara lain pembangunan infrastruktur jembatan, bronjong kawat, gedung Puskesmas, pelayanan listrik, dan lainnya.
“Masyarakat dari distrik Tagineri mengeluh dan kecewa sekali karena beberapa usulan pembangunan selama ini tidak pernah disetujui oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya. Contohnya dari dulu sudah pernah minta harus ada listrik, bangun bronjong kawat, terus minta bangun gedung Puskesmas, dan lain-lain. Semuanya tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan tidak pilih kasih yakni bersikap bijak dalam mengambil kebijakan pembangunan di kabupaten Jayawijaya. Penduduk 40 distrik adalah rakyat Jayawijaya yang harus diperhatikan secara adil dan merata.
“Saya minta pemerintah harus adil, setiap usulan harus ditanggapi, kalau tidak bisa dilakukan segera, perlu jelaskan supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Dari tahun ke tahun, distrik Tagineri tidak pernah ada pembangunan. Pemerintah lupakan distrik Tagineri,” tutur Amos.
Yikwa berpendapat, jika sampai sekian tahun ini tidak pernah ada pembangunan di distrik Tagineri, lalu kemana pemerintah daerah? Karena sampai tidak pernah tersentuh tangan pemerintah.
“Saya tahu sebagai ketua LMA Tagineri, ada banyak permasalahan, pembangunan juga tidak ada. Padahal usulan sudah biasa disampaikan ke pemerintah kabupaten ini. Tidak pernah ditanggapi, jadi kami semua sangat kecewa. Distrik Tagineri sudah lama dilupakan.”
Ia juga mempertanyakan kinerja tim anggaran, terutama pimpinan legislatif yang terkesan tidak pro rakyatnya yang berdomisili di distrik Tagineri.
“Untuk distrik Tagineri itu ketua DPRD Matias Tabuni biasa alihkan ke distrik lain. Kami sudah tahu dengan kelakuan begitu,” tudingnya.
Tanpa menceritakan lebih jauh, Amos Yikwa menyampaikan permohonan maaf kepada Matias Tabuni yang kini menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Jayawijaya atas perbuatan oknum pemuda pada saat kampanye tahun 2018.
“Itu masalah pribadi, tidak ada kaitannya dengan pembangunan dan lainnya. Tetapi, Saya sebagai ketua LMA Tagineri, minta maaf atas tindakan dari oknum pemuda kepada bapak Matias Tabuni. Masalah awal saya tidak tahu, tetapi yang terjadi di panggung kampanye waktu itu memang saya tahu karena terjadi di depan umum,” tutur Amos.
Di tempat yang sama, Pdt. Berman Yikwa, wakil ketua daerah Klasis Tagineri, juga mengaku kecewa tidak pernah akomodir usulan dari masyarakat, bahkan pembangunannya dialihkan ke distrik tetangga.
“Bronjong kawat itu kami yang usulkan, tetapi sampai saat ini proyeknya dikemanakan? Begitu juga Puskesmas dialihkan ke distrik Melagalome. Terus, proyek aliran air dan listrik juga tidak ada. Sampai sekarang Tagineri tidak ada satu kegiatan pembangunan yang masuk,” kata Berman.
Distrik Tagineri dengan luas wilayah 291,59 km², memiliki sembilan kampung. Antara lain kampung Tagineri, Melemei, Wilaloma, Pagaluk, Binibaga, Tamokilu, Wuragukme, Injuta, dan Gelelame.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
