SORONG, SUARAPAPUA.com — Dr. Agus Sumule, dosen Universitas Negeri Papua, menilai program pendidikan gratis di Tanah Papua sangat memungkinkan terutama pendidikan gratis minimum yang harus dipenuhi dan ditanggung setiap pemerintah daerah se-Tanah Papua.
Agus menegaskan, pendidikan gratis di Tanah Papua bisa dijalankan, bukan tidak bisa. Menurutnya, pemerintah bisa membiayai pendidikan mahasiswa ke luar negeri, lantas mengapa di daerah tidak bisa digratiskan agar anak-anak daerah tidak telantar dalam mengakses pendidikan yang layak?.
Menurut Agus Sumule, bukan persoalan uang yang kurang, tetapi bagaimana pemerintah daerah dalam pengelolaannya agar dana pendidikan bisa diakses oleh semua anak bangsa.
“Kalau kita bilang pendidikan gratis, kenapa tidak bisa? Siapa bilang tra bisa? Pendidikan gratis minimum. Hal-hal minimum seperti pakaian, buku harusnya dipenuhi dan ditanggung oleh pemerintah. Dalam penyusunan dokumen Otsus, kita susun pokok pikiran. Kita hitung kebutuhan. Kita buat perhitungan sampai pada pakaian seragam murid. Mereka yang ke luar negeri, bayarannya ratusan juta. Khusus anak-anak yang tinggal, malah tidak sekolah. Persoalannya bukan uang cukup atau tidak cukup, tetapi itu pengelolaannya seperti apa,” paparnya dalam wawancara dengan suarapapua.com melalui telepon seluler, Selasa (2/5/2023).
Kata Sumule, sebenarnya pendidikan gratis di Tanah Papua sangat bisa diberlakukan.
Lain lagi dari Dr. Sophian Andi, rektor Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong.
Sophian berpendapat, pendidikan gratis dapat diterapkan dengan syarat daerah tersebut memiliki dukungan keuangan yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang kompenten untuk menyelenggarakan pendidikan secara gratis.
“Pendidikan gratis membutuhkan dukungan keuangan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, gaji tenaga pengajar (dosen atau guru), serta operasional lainnya. Tentu saja peran pemerintah sangat besar untuk dapat memberikan dukungan dana bagi sekolah maupun perguruan tinggi agar dapat menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat di daerahnya,” tuturnya.
Rektor UKiP menuturkan, untuk mewujudkan pendidikan gratis di suatu daerah, kuncinya adalah tenaga pengajar harus berkualitas agar berlangsung efektif. Begitupun ketersediaan fasilitasnya cukup memadai.
“Untuk mewujudkan pendidikan gratis di suatu daerah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain tenaga pengajar yang berkualitas untuk memberikan pengajaran yang baik dan efektif. Sekolah dan perguruan tinggi dituntut memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan dalam standar akreditasi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Jika pemerintah belum mampu memenuhi semua itu, maka kerjasama dengan sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta akan sangat membantu dalam melaksanakan program pendidikan gratis karena pemerintah cukup memberi dukungan biaya operasional, maka peserta pendidikan dapat menempuh pendidikan gratis,” urai Andi.
Sementara itu, Yuli Atmini, kepala Dinas Pendidikan kota Sorong, mengatakan, menyediakan pendidikan gratis atau nol biaya pendidikan belum bisa dilakukan mengingat keuangan daerah yang belum cukup.
“Pendidikan mau gratis, belum bisa diterapkan karena hal itu bersinggungan dengan dana. Biaya sangat dibutuhkan untuk membiayai semuanya seperti tenaga guru, gedung sekolah, dan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar, serta lainnya. Dinas pendidikan selama ini hanya memberikan bantuan berupa pakaian, tas sekolah, buku pelajaran dan buku tulis kepada pelajar serta membangun ataupun revonasi gedung,” paparnya.
Yuli menekankan setiap proses pendidikan harus bermuara pada hasil akhir yakni mutu dan kualitas terbaik. Untuk itulah, anggaran dari pemerintah pusat, wajib dimanfaatkan dengan baik bagi seluruh peserta didik. Tidak terkecuali Program Indonesia Pintar (PIP) yang digulirkan sejak beberapa tahun lalu.
“Dari pemerintah pusat itu ada PIP berupa beasiswa untuk siswa. Kita pemerintah kota beberapa tahun ini memberikan bantuan berupa pakaian seragam untuk anak-anak asli Papua. Tahun ini juga kami programkan itu, pakaian, tas, buku tulis, buku pelajaran.”
Lanjut ibu Yuli, “Biaya [dari PIP] itu kami pakai juga untuk renovasi gedung, bangun gedung sekolah yang masih kurang, membiayai tenaga pengajar, dan lainnya. Kalau untuk semua siswa dan mahasiswa digratiskan itu belum mampu, dananya tidak cukup. Kita bantu yang orang tuanya benar-benar tidak mampu.”
Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You
