JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Polemik soal status politik West Papua di negara Republik Indonesia didiskusikan secara terbuka oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat, Senin (1/5/2023). Diskusi bertepatan dengan 1 Mei sebagai hari aneksasi bangsa West Papua.
Dilaporkan Herryck Wetipo, sekretaris umum KNPB Wilayah Balim Barat, dalam diskusi terbuka dalam rangka melawan lupa terhadap proses aneksasi 1 Mei 1963, dibacakan juga pernyataan sikap demi menyuarakan aspirasi rakyat Papua untuk bebas dari penjajahan kolonial.
“Status West Papua hingga hari ini masih bermasalah. 1 Mei 1963 merupakan hari aneksasi, Indonesia caplok Papua ke Indonesia. Maka, kami menggelar diskusi terbuka sekaligus menyampaikan pernyataan sikap tegas demi masa depan West Papua,” ujar Herryck melalui keterangan tertulis dari kabupaten Lanny Jaya usai kegiatan tersebut.
Berikut pernyataan sikap KNPB Wilayah Balim Barat:
1. Kedudukan Indonesia di atas tanah Papua adalah ilegal dan tidak sah.
2. Indonesia tidak punya hak untuk melakukan operasi militer di atas tanah air West Papua.
3. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI dan Kapolri segera tarik pasukan militer dari seluruh Tanah Papua.
4. Hentikan operasi militer yang sedang terjadi di daerah Nduga, Maybrat, Yahukimo, Puncak Papua, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya di Tanah Papua.
5. Segera bebaskan seluruh tahanan politik dan bebaskan juga jubir internasional KNPB Victor Yeimo.
6. Mendesak Dewan HAM PBB, Palang Merah Internasional, jurnalis internasional independen segera masuk ke Papua untuk investigasi seluruh kasus pelanggaran HAM dan meliput realita kekerasan di Tanah Papua.
7. Hentikan kekerasan terhadap warga sipil di daerah Kuyawage, kabupaten Lanny Jaya.
8. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI segera tarik militer organik maupun non organik dari Papua terlebih khusus di wilayah Lanny Jaya yakni distrik Kuyawage dan sekitarnya.
9. Hentikan pembangunan pos TNI dan Polri di kabupaten Lanny Jaya, distrik Balingga, Goa Balim, Kuyawage, Wano Barat dan Malagaineri.
10. Kami mendesak Indonesia segera berikan ruang demokrasi kepada rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib masa depan sendiri yaitu referendum sesuai mekanisme hukum internasional.
Pengurus KNPB Wilayah Balim Barat menegaskan, pernyataan sikap tersebut dirumuskan dan dibacakan sesuai kondisi faktual di Tanah Papua.
Pewarta: CR-01
Editor: Markus You
