Komite Nasional Papua BaratSituasi Terkini West Papua Didiskusikan, Ini Tuntutannya

Situasi Terkini West Papua Didiskusikan, Ini Tuntutannya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Polemik soal status politik West Papua di negara Republik Indonesia didiskusikan secara terbuka oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat, Senin (1/5/2023). Diskusi bertepatan dengan 1 Mei sebagai hari aneksasi bangsa West Papua.

Dilaporkan Herryck Wetipo, sekretaris umum KNPB Wilayah Balim Barat, dalam diskusi terbuka dalam rangka melawan lupa terhadap proses aneksasi 1 Mei 1963, dibacakan juga pernyataan sikap demi menyuarakan aspirasi rakyat Papua untuk bebas dari penjajahan kolonial.

“Status West Papua hingga hari ini masih bermasalah. 1 Mei 1963 merupakan hari aneksasi, Indonesia caplok Papua ke Indonesia. Maka, kami menggelar diskusi terbuka sekaligus menyampaikan pernyataan sikap tegas demi masa depan West Papua,” ujar Herryck melalui keterangan tertulis dari kabupaten Lanny Jaya usai kegiatan tersebut.

Baca Juga:  KNPB Bantah Terlibat Pembakaran dan Pengrusakan Ruko Saat Iring-Iringan Jenazah Lukas Enembe

Berikut pernyataan sikap KNPB Wilayah Balim Barat:

1. Kedudukan Indonesia di atas tanah Papua adalah ilegal dan tidak sah.

2. Indonesia tidak punya hak untuk melakukan operasi militer di atas tanah air West Papua.

3. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI dan Kapolri segera tarik pasukan militer dari seluruh Tanah Papua.

4. Hentikan operasi militer yang sedang terjadi di daerah Nduga, Maybrat, Yahukimo, Puncak Papua, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya di Tanah Papua.

Baca Juga:  JPU Tuntut Agus Kosay dan Beny Murib Dua Tahun dan Delapan Bulan Penjara

5. Segera bebaskan seluruh tahanan politik dan bebaskan juga jubir internasional KNPB Victor Yeimo.

6. Mendesak Dewan HAM PBB, Palang Merah Internasional, jurnalis internasional independen segera masuk ke Papua untuk investigasi seluruh kasus pelanggaran HAM dan meliput realita kekerasan di Tanah Papua.

7. Hentikan kekerasan terhadap warga sipil di daerah Kuyawage, kabupaten Lanny Jaya.

8. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI segera tarik militer organik maupun non organik dari Papua terlebih khusus di wilayah Lanny Jaya yakni distrik Kuyawage dan sekitarnya.

Baca Juga:  Inilah Sikap Resmi KNPB Terhadap Agenda Pemilu 2024

9. Hentikan pembangunan pos TNI dan Polri di kabupaten Lanny Jaya, distrik Balingga, Goa Balim, Kuyawage, Wano Barat dan Malagaineri.

10. Kami mendesak Indonesia segera berikan ruang demokrasi kepada rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib masa depan sendiri yaitu referendum sesuai mekanisme hukum internasional.

Pengurus KNPB Wilayah Balim Barat menegaskan, pernyataan sikap tersebut dirumuskan dan dibacakan sesuai kondisi faktual di Tanah Papua.

Pewarta: CR-01
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Demi Lindungi Tanah dan Hutan Adat Marga Woro, Hakim PTTUN Manado...

0
LBH Papua menyataka, hal tersebut harus dilakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak atas tanah ulayat dan hutan adat milik marga Woro yang akan hilang akibat putusan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR yang diambil tanpa mengikuti pedoman mengadili perkara lingkungan hidup serta jelas-jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.