Tanah PapuaLa PagoKuota Praja IPDN Direbut Non OAP, Kehadiran DOB Untuk Siapa?

Kuota Praja IPDN Direbut Non OAP, Kehadiran DOB Untuk Siapa?

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2023/2024 dari provinsi Papua Pegunungan tidak ada keterwakilan orang asli Papua (OAP) Pegunungan.

Hal tersebut menuai protes di kalangan masyarakat dan mahasiswa Jayawijaya, provinsi Papua Pegunungan, beberapa hari terakhir ini. Sebab dari hasil seleksi, terdapat 22 peserta yang semuanya non orang asli Papua alias pendatang yang dinyatakan lulus.

Hengky Hilapok, salah satu mahasiswa Jayawijaya mendesak penjabat gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo segera mencopot kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Papua Pegunungan karena bersikap diskriminatif dan rasis dalam proses rekrutmen calon praja IPDN.

“Tahapan awal saja terjadi diskriminasi rasial begini, apalagi perekrutan CPNS besok. Kepala BKD ini bisa menimbulkan konflik di wilayah Papua Pegunungan. Berbahaya. Segera copot jabatan kepala BKD. Batalkan segera calon praja IPDN non OAP yang lulus 22 orang dari provinsi Papua Pegunungan itu. Anak-anak pribumi siap bersaing di sekolah-sekolah kedinasan, salah satunya IPDN. Itu tempat dan peluang bagi anak asli pribumi,” tegasnya, Jumat (12/5/2023).

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

Peserta OAP yang lulus jalur IPDN itu juga diminta harus diperiksa latar belakang orang tuanya. Karena beasiswa masuk IPDN dikhususkan bagi mereka yang orang tuanya ekonomi lemah, bukan anak pemodal dan pejabat.

“Kalau semua kabupaten kota terdapat indikasi, maka kami akan minta proses hukum oknum-oknum yang terlibat dalam proyek perekrutan IPDN tahun ini,” ujar Hilapok.

Mahasiswa juga mengingatkan pemerintah provinsi Papua Pegunungan, perekrutan CPNS yang akan dibuka Juni 2023 harus dilakukan secara terbuka dan jangan mempersulit persyaratan.

Baca Juga:  Yayasan PNG Memfasilitasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Dogiyai

“Untuk isi DOB pastikan kami anak-anak putra daerah Papua Pegunungan dari 8 kabupaten masuk isi semua sesuai kebutuhan kuota pemerintahan dulu. Jangan biarkan non Papua yang isi duluan bikin putra daerah seperti pengemis jalan dari kantor ke kantor minta pekerjaan,” tegasnya.

“Teman-teman non Papua juga harus tahu diri. Biarkan kami yang isi duluan kuota pemerintahan, bila dibutuhkan baru kalian masuk. Tetapi kalau orang asli melebihi kuota yang dibutuhkan, maka kawan-kawan non Papua silahkan cari pekerjaan di asal daerah masing-masing,” ujar Hengky.

Mahasiswa Jayawijaya juga mendesak pemerintah provinsi Papua Pegunungan untuk bertanggungjawab menjalankan roda pemerintahan demi keberpihakan terhadap sumber daya manusia orang asli Papua.

“Harapan kami mahasiswa bahwa tanggung jawab pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten bahkan mahasiswa, sama-sama kawal ketat tujuan DOB dan UU Otsus agar orang lain tidak masuk isi,” kata Hilapok.

Baca Juga:  Dari Hasil Jual Daun Singkong Hingga Raih Magister Pendidikan di UKSW

Di tempat terpisah, Unas Ginia menambahkan, oknum pejabat Papua yang duduk dekat kekuasaan yang datangkan DOB dengan janji membangun masyarakat Papua, justru malah makin jauh dari janjinya.

“OAP Lapago akan tersisih terus menerus dalam penerimaan apapun bila tidak memiliki pemimpin yang punya hati dan pro rakyatnya sendiri. Sedih memang, belum apa-apa saja sudah begini. Apakah untuk seperti ini DOB dihadirkan? Jawabannya seolah benar bahwa DOB adalah strategi transmigrasi gaya baru,” ujarnya.

Jika itu yang terjadi, kata Unas, orang Papua tidak usah heran dan marah. Sebab yang ada adalah pembangunan atas nama orang asli Papua dengan isinya dikuasai kaum pendatang.

Pewarta: Agus Pabika

Terkini

Populer Minggu Ini:

Anggota DPRP Mendukung Upaya Banding Suku Awyu ke PTTUN Manado

0
“Keterangan penggugat bersama sejumlah saksi yang sudah dihadirkan di ruang sidang mengungkapkan banyak fakta di lapangan. Tapi majelis hakim abaikan itu semua hingga memutuskan menolak gugatan marga Woro. Karena itulah ada upaya banding setingkat di atasnya. Upaya banding ini kami sangat mendukung, bila perlu diterima untuk batalkan putusan sebelumnya,” ujar Laurenzus Kadepa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.